Kompas.com - 23/12/2020, 16:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, ia tidak akan mengubah rutinitasnya menelusuri jalanan atau blusukan seperti yang biasa ia dilakukan sebagai Wali Kota Surabaya.

Risma mengatakan, ia sudah meminta agar pengawalnya atau voorijder berada di belakang saat mengawalnya.

"Karena saya harus cari itu, tadi yang saya katakan, mungkin ada yang enggak bisa makan, enggak bisa tidur, makanya saya harus tangani, saya mutar-mutar dulu, makanya nanti kalau voorijder-nya di depan saya berhenti (di jalan) ketinggalan voorijder-nya," kata Risma dalam pidatonya dalam acara serah terima jabatan Menteri Sosial secara virtual, Rabu (23/12/2020)

"Mohon maaf ini karena memang saya tidak mau berubah, saya pengen tetap jadi Risma," ucap dia.

Baca juga: Pemprov Jatim Tunggu Mendagri Tentukan Status Risma

Risma mengaku pernah berputar melewati jalan yang sama sebanyak 3 kali di Jakarta karena penasaran melihat seseorang yang tidur di tepi jalan.

Ia pun mendatangi orang tersebut dan akhirnya tahu bahwa orang itu kelaparan. 

"Pernah di sini (Jakarta) saya sampai putar 3 kali. Orang itu kenapa ya, tidur dekat sampah. Saya muter sampai 3 kali, enggak kuat, enggak bisa, aku turun. Kenapa? Ternyata dia kelaparan. Lalu, saya titipkan uang ke warung untuk beri dia makanan," ujar dia. 

Di samping itu, Risma mengaku selalu memiliki catatan keuangan dalam sebuah program yang dijalankannya sehingga mudah dalam pengawasannya.

"Saya juga detail pak, saya wali kota saya urusi, sisa mu piro? Kita buat program lagi, kalau saya urusi saya enggak pegang duitnya, saya pegang catatannya. Itu pasti akan saya kontrol, itu kebiasaan saya," ujar dia. 

Baca juga: Rangkap Jabatan Mensos dan Wali Kota, Risma: Sudah Izin Presiden PP

Lebih lanjut, Risma meminta jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) tidak kaku dalam bekerja sama.

Adapun serah terima jabatan dilakukan Muhadjir Effendy yang menjadi Menteri Sosial Ad Interim menggantikan Juliari Batubara yang menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat korupsi dana bantuan sosial.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Inflasi RI Bisa Lebih dari 3,5 Persen jika Tak Ada Subsidi Gas, BBM, dan Listrik

Jokowi Sebut Inflasi RI Bisa Lebih dari 3,5 Persen jika Tak Ada Subsidi Gas, BBM, dan Listrik

Nasional
Elite Ramai-ramai Temui Tokoh NU, Pengamat: Suara Nahdliyin “Seksi”

Elite Ramai-ramai Temui Tokoh NU, Pengamat: Suara Nahdliyin “Seksi”

Nasional
Jokowi: Jangan Sampai Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Salah Besar!

Jokowi: Jangan Sampai Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Salah Besar!

Nasional
KPK Tahan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101

KPK Tahan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101

Nasional
IDI Tepis Anggapan Kewenangannya Berlebihan soal Rekomendasi Izin Praktek Dokter

IDI Tepis Anggapan Kewenangannya Berlebihan soal Rekomendasi Izin Praktek Dokter

Nasional
Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

Nasional
Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

Nasional
'Hattrick' Mikrofon Mati saat Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR

"Hattrick" Mikrofon Mati saat Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR

Nasional
UPDATE 24 Mei: 99.889 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 2,26 Persen

UPDATE 24 Mei: 99.889 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 2,26 Persen

Nasional
UPDATE 24 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,19 Persen, Booster 21,37 Persen

UPDATE 24 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,19 Persen, Booster 21,37 Persen

Nasional
Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi 'Miscarriage of Justice'

Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi "Miscarriage of Justice"

Nasional
Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

Nasional
UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

Nasional
Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

Nasional
Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.