Menpan RB Terbitkan SE, Cuti bagi ASN Selama Libur Akhir Tahun Diperketat

Kompas.com - 21/12/2020, 20:57 WIB
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (31/12/2019). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARIMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (31/12/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran Nomor 72 Tahun 2020 yang salah satunya pengetatan cuti bagi aparatur sipil negara ( ASN) selama libur Natal dan Tahun baru 2021.

Pejabat pembina kepegawaian pada kementerian/lembaga/daerah diminta melakukan pengaturan secara ketat, selektif, dan akuntabel terhadap pemberian cuti selain cuti bersama kepada ASN.

SE mengatur agar pemberian cuti berdasarkan pada kebutuhan dan/atau kepentingan ASN dan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan PP Nomor 49 Tahun 2018.

"Memperhatikan kebutuhan dan/atau kepentingan pegawai ASN," demikian bunyi peraturan dalam SE, dikutip Kompas.com, Senin (21/12/2020).

Baca juga: ASN Diimbau Tak Bepergian ke Luar Kota bersama Keluarga di Libur Akhir Tahun

Selain itu, SE mengatur pembatasan kegiatan berpergian ke luar kota bagi ASN. Menpan RB mengimbau pegawai ASN dan keluarga tidak berpergian ke luar daerah selama libur Natal dan Tahun Baru.

Apabila ASN perlu untuk pergi ke luar kota, maka ada ketentuan yang harus diperhatikan. Di antaranya memerhatikan peta zona risiko penyebaran Covid-19 dan peraturan pemerintah daerah asal dan tujuan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang.

"Pegawai ASN dan keluarganya diimbau untuk tidak melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah selama periode libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021," tulis Menpan RB.

Pejabat pembina kepegawaian pada kementerian/lembaga/daerah pun diminta memastikan agar para pegawai ASN selalu menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti aturan dalam SE.

Baca juga: Satgas Covid-19 Terbitkan Edaran Prokes Selama Libur Akhir Tahun, Begini Aturannya

ASN yang melanggar aturan dalam SE akan diberikan hukuman disiplin.

"Yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja," demikian isi SE tersebut.

SE 72/2020 itu diteken Tjahjo pada 21 Desember 2020 dan berlaku hingga 8 Januari 2021.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Nasional
Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan Kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan Kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Nasional
Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Nasional
Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Nasional
Banjir Rasa Pilpres

Banjir Rasa Pilpres

Nasional
ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

Nasional
Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Nasional
Jokowi Kenang Artidjo Alkostar: Rajin, Jujur, Punya Integritas Tinggi

Jokowi Kenang Artidjo Alkostar: Rajin, Jujur, Punya Integritas Tinggi

Nasional
Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia Pakai Sistem Drive Thru, Ini Informasinya

Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia Pakai Sistem Drive Thru, Ini Informasinya

Nasional
Melayat Artidjo Alkostar, Jokowi: Kita Kehilangan Putra Terbaik Bangsa

Melayat Artidjo Alkostar, Jokowi: Kita Kehilangan Putra Terbaik Bangsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X