Saat Pemerintah Didesak untuk Gratiskan Vaksin Covid-19...

Petisi tersebut dibuat sejak Selasa (8/12/2020) dan hingga Senin (14/12/2020) pukul 15.37 WIB, telah ditandatangani lebih dari 5.700 orang.

Ia menyebutkan, sebagian besar dari warga Indonesia yang diharapkan melakukan vaksinasi, kemungkinan besar enggan melakukannya karena harus membayar. Padahal, kata dia, tujuan akhir dari vaksinasi adalah untuk membersihkan Indonesia dari pandemi Covid-19.

Baca juga: Soal Vaksin Covid-19 Berbayar, Begini Penjelasan Pemerintah

"Dan untuk mencapai titik itu, paling tidak 70 persen warga Indonesia harus mendapat vaksinasi. Jadi 70 persen itu angka herd immunity (kekebalan kelompok)," kata Sulfikar saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/12/2020).

Sementara itu, Anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengatakan, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam program pengendalian wabah.

Oleh karena itu, penting untuk dipastikan agar masyarakat dapat mengakses program vaksinasi tersebut.

"Kalau vaksin sudah terbatas, kemudian ada mekanisme penyaluran melalui swasta atau mandiri sama sekali menurut kami ini tidak tepat," kata Hermawan kepada Kompas.com.

Anggaran tak cukup

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, alasan pemerintah tidak menggratiskan seluruh vaksinasi Covid-19.

Ia menyebut, seandainya vaksin digratiskan secara total, maka anggaran negara akan membengkak. Sebab, selain vaksin, pemerintah juga perlu menyiapkan dana untuk layanan rumah sakit, alat pelindung diri (APD), hingga bantuan sosial masyarakat.

"Sementara kan pertumbuhan ekonomi kita minus," kata Nadia, Minggu (13/12/2020).

Karena itu, hanya kalangan tertentu yang akan divaksinasi cuma-cuma seperti tenaga kesehatan, pemberi pelayanan publik dan kelompok rentan. Masyarakat yang kesulitan secara sosial dan ekonomi termasuk dalam kelompok rentan.

Baca juga: Pemerintah Diminta Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Seluruh Masyarakat

Namun, Nadia mengatakan proporsi penerima vaksin gratis dan mandiri tengah disusun ulang pemerintah.

DPR meminta pemerintah memperbanyak jumlah penerima vaksin Covid-19 gratis daripada penerima mandiri. Pemerintah juga diminta memperluas target populasi yang akan divaksinasi

"Proporsi ini juga masih terus di dalam pembahasan ya, belum final, jadi masih berkembang. Nanti akan diinformasikan kalau sudah pasti," ujarnya.

Negara-negara yang gratiskan vaksin

Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan, pandemi Covid-19 berstatus bencana nasional nonalam sebagaimana telah ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, vaksin Covid-19 semestinya digratiskan untuk seluruh kalangan.

"Dalam kondisi pandemi vaksinnya juga harusnya gratis untuk semua masyarakat," ujar Dicky.