Saat Pemerintah Didesak untuk Gratiskan Vaksin Covid-19...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah didesak supaya memberikan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat secara gratis. Terlebih, tujuan pemerintah melaksanakan kegiatan tersebut adalah supaya mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity, sehingga laju penularan virus corona dapat dikendalikan.

Dikhawatirkan, bila pemerintah tidak menggratiskan pemberian vaksin tersebut, ada masyarakat yang terbebani bila harus membayar biaya vaksinasi. Sehingga, rencana pemerintah untuk mencapai herd immunity justru tidak tercapai.

Terlebih, sejumlah negara yang juga tengah menghadapi persoalan yang sama dengan Indonesia, juga menggratiskan biaya vaksinasi bagi warganya.

"Saya minta supaya (vaksin Covid-19) digratiskan," kata anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi, Senin (14/12/2020).

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani sepakat dengan Saleh. Diwawancara terpisah, Netty mengatakan, negara harus menjunjung asas keadilan bagi seluruh rakyat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

"Setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan," kata Netty.

Menurutnya, pemerintah juga harus bisa menjelaskan mengapa program vaksin untuk masyarakat dibeda-bedakan, yaitu ada yang gratis dan berbayar.

Di sisi lain, ia mengingatkan pemerintah agar menyosialiasikan pelaksananaan vaksinasi secara transparan. Mulai dari soal harga hingga keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19.

Diketahui, pemerintah berencana memberikan vaksin Covid-19 lewat skema vaksin program dan mandiri. Total sasaran penerima vaksin adalah 107 juta orang, dengan proporsi 30 persen vaksin program dan 70 persen vaksin mandiri.

Vaksin program diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, petugas pelayan publik, dan kelompok masyarakat rentan yang biayanya ditanggung negara.

Sementara, masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya diminta vaksin secara mandiri atau dengan biaya pribadi masing-masing.

"Jika komunikasi buruk, kurang tepat, dan tidak sinkron akhirnya malah menimbulkan kegaduhan publik. Alih-alih menurunkan kurva pandemi, justru muncul public distrust terhadap pemerintah karena kesimpangsiuran vaksin," ujarnya.

Desakan menguat

Sementara itu jagat sosial media, desakan agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan secara gratis menguat.

Melalui di laman Change.org, Associate Professor dan Pakar Sosiologi Bencana dari Nanyang Technological University, Sulfikar Amir, membuat petisi Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Semua Rakyat Indonesia!.

Petisi untuk menggratiskan vaksin Covid-19 itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Ketua dan Para Wakil Ketua DPR, serta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Petisi tersebut dibuat sejak Selasa (8/12/2020) dan hingga Senin (14/12/2020) pukul 15.37 WIB, telah ditandatangani lebih dari 5.700 orang.

Ia menyebutkan, sebagian besar dari warga Indonesia yang diharapkan melakukan vaksinasi, kemungkinan besar enggan melakukannya karena harus membayar. Padahal, kata dia, tujuan akhir dari vaksinasi adalah untuk membersihkan Indonesia dari pandemi Covid-19.

"Dan untuk mencapai titik itu, paling tidak 70 persen warga Indonesia harus mendapat vaksinasi. Jadi 70 persen itu angka herd immunity (kekebalan kelompok)," kata Sulfikar saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/12/2020).

Sementara itu, Anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengatakan, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam program pengendalian wabah.

Oleh karena itu, penting untuk dipastikan agar masyarakat dapat mengakses program vaksinasi tersebut.

"Kalau vaksin sudah terbatas, kemudian ada mekanisme penyaluran melalui swasta atau mandiri sama sekali menurut kami ini tidak tepat," kata Hermawan kepada Kompas.com.

Anggaran tak cukup

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, alasan pemerintah tidak menggratiskan seluruh vaksinasi Covid-19.

Ia menyebut, seandainya vaksin digratiskan secara total, maka anggaran negara akan membengkak. Sebab, selain vaksin, pemerintah juga perlu menyiapkan dana untuk layanan rumah sakit, alat pelindung diri (APD), hingga bantuan sosial masyarakat.

"Sementara kan pertumbuhan ekonomi kita minus," kata Nadia, Minggu (13/12/2020).

Karena itu, hanya kalangan tertentu yang akan divaksinasi cuma-cuma seperti tenaga kesehatan, pemberi pelayanan publik dan kelompok rentan. Masyarakat yang kesulitan secara sosial dan ekonomi termasuk dalam kelompok rentan.

Namun, Nadia mengatakan proporsi penerima vaksin gratis dan mandiri tengah disusun ulang pemerintah.

DPR meminta pemerintah memperbanyak jumlah penerima vaksin Covid-19 gratis daripada penerima mandiri. Pemerintah juga diminta memperluas target populasi yang akan divaksinasi

"Proporsi ini juga masih terus di dalam pembahasan ya, belum final, jadi masih berkembang. Nanti akan diinformasikan kalau sudah pasti," ujarnya.

Negara-negara yang gratiskan vaksin

Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan, pandemi Covid-19 berstatus bencana nasional nonalam sebagaimana telah ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, vaksin Covid-19 semestinya digratiskan untuk seluruh kalangan.

"Dalam kondisi pandemi vaksinnya juga harusnya gratis untuk semua masyarakat," ujar Dicky.

Menurutnya, dalam situasi pandemi, pemberian vaksin harus berpijak pada dua prinsip, yaitu gratis sehingga dapat diakses semua orang dan sukarela.

Catatan Kompas.com, sudah ada sejumlah negara yang telah mengumumkan menggratiskan vaksin Covid-19 untuk warga mereka. Antara lain adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jepang, Arab Saudi, Belgia, Portugal, dan Kanada.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan pemerintah berkomitmen menanggung seluruh biaya vaksinasi Covid-19.

Saat ini, 30.000 dosis vaksin Pfizer yang dikembangkan BioNTech SE Jerman sudah tiba di Kanada pada tahap awal. Sementara sebanyak 249.000 dosis berikutnya diperkirakan akan tiba akhir tahun ini.

Jutaan dosis lainnya juga telah dipesan pemerintah Kanada untuk memenuhi kebutuhan vaksin di dalam negeri.

"Saya mengumumkan bahwa pemerintah federal akan menanggung penuh biaya vaksin ini, termasuk biaya untuk bahan-bahan lain yang diperlukan," kata Trudeau dalam konferensi pers, Kamis (10/12/2020).