Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Dibayangi Masalah Aturan Impor Kemendag dan Kementan

Kompas.com - 24/04/2024, 10:10 WIB
Syakirun Ni'am,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengungkapkan, terdapat benturan aturan mekanisme impor antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian menyangkut produk olahan hewan, termasuk susu.

Impor susu menjadi sorotan karena salah satu program presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memberi makan siang dan susu gratis.

Tenaga Ahli Stranas PK bidang Aksi Penguatan Pengendalian Ekspor Impor. Frida Rustiani mengatakan, dalam kondisi saat ini 70 persen kebutuhan susu dalam negeri dipenuhi dari impor.

Frida menyebut, Kemendag saat ini telah menerapkan aturan persetujuan impor (PI) tunggal untuk perusahaan dalam setahun.

Sementara, Kementan masih mengacu pada aturan lama yang mengharuskan perusahaan mengurus rekomendasi setiap akan melakukan impor.

“Kami sampai harus rapat maraton, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu harus mempertemukan tadi Kementan dan Kemendag memang (masalahnya) di tengah situ, terkait dengan kebijakan yang berbeda,” kata Frida dalam media briefing di KPK, Jakarta, Selasa (23/4/2024).

Baca juga: Singgung Anggaran Stunting Rp 10 Miliar, Prabowo Gaungkan Program Makan Siang dan Susu Gratis Miliknya

Frida menuturkan, aturan yang berlaku di Kementean membuat perusahaan berulang kali mengurus rekomendasi.

Sementara, pengurusan administrasi tersebut menjadi salah satu titik rawan korupsi dalam praktek ekspor impor.

“Kalau teknisnya, jadi, kalau saya itu mau mengimpor susu itu hari ini saya ngajuin misalnya 10 ton, nanti dua hari lagi saya ngajuin lagi 20 ton, beberapa hari lagi ngajuin 30 ton,” tutur Frida.

Sementara itu, Kemendag telah menerbitkan aturan perusahaan hanya perlu mengurus satu kali persetujuan impor (PI) dalam setahun.

Dalam PI itu tercantum perusahaan terkait mendapatkan izin impor dalam kuota besar yang pelaksanaannya bisa dicicil sesuai kebutuhan yang bersangkutan.

Baca juga: Anies-Muhaimin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Pemenang Pilpres 2024

Perbedaan aturan tersebut berlangsung alot dan belum juga terselesaikan. Pada Maret lalu, terdapat 39 perusahaan yang meminta total 94 rekomendasi ke Kementan.

Namun, rekomendasi itu tidak bisa diproses di Kemendag karena kementerian itu hanya menerima satu persetujuan impor dalam setahun.

“Enggak ketemu kan, masing-masing enggak mau mengalah,” kata Frida.

Stranas PK lantas mencari jalan tengah untuk mengatasi masalah tersebut.

Akhirnya, disarankan agar satu perusahaan yang mendapat lima rekomendasi dari Kementan dibuat menjadi satu persetujuan impor dari Kemendag.

Baca juga: LINK Live Streaming Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Mulai Pukul 10.00 WIB

Menurutnya, kesepakatan tersebut, yang juga masih diperdebatkan, tidak akan bisa bertahan lama.

Sebab, Kementan harus segera mengubah aturan dan mengimbangi program susu gratis.

“Tapi itu solusi singkat, selama Permentan-nya belum diubah akan ketemu lagi situasi seperti ini. Padahal, terkait dengan program susu gratis, kan kalau Presiden di lantik misalnya Oktober (2024) lah,” ucap Frida.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan 'Trauma Healing' dan Restitusi

Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan "Trauma Healing" dan Restitusi

Nasional
SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

Nasional
Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Nasional
SYL Pesan 'Wine' saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

SYL Pesan "Wine" saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

Nasional
Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Nasional
Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Nasional
Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Nasional
Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Nasional
Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Nasional
Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Nasional
Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Nasional
Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Nasional
Soal Putusan Sela Gazalba, Kejagung: Perkara Belum Inkrah, Lihat Perkembangannya

Soal Putusan Sela Gazalba, Kejagung: Perkara Belum Inkrah, Lihat Perkembangannya

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, 24 WNI Diamankan Polisi Arab Saudi

Berhaji Tanpa Visa Haji, 24 WNI Diamankan Polisi Arab Saudi

Nasional
Enggan Beberkan Motif Anggota Densus Kuntit Jampidsus, Kejagung: Intinya Itu Terjadi

Enggan Beberkan Motif Anggota Densus Kuntit Jampidsus, Kejagung: Intinya Itu Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com