Saat Pemerintah Didesak untuk Gratiskan Vaksin Covid-19...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah didesak supaya memberikan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat secara gratis. Terlebih, tujuan pemerintah melaksanakan kegiatan tersebut adalah supaya mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity, sehingga laju penularan virus corona dapat dikendalikan.

Dikhawatirkan, bila pemerintah tidak menggratiskan pemberian vaksin tersebut, ada masyarakat yang terbebani bila harus membayar biaya vaksinasi. Sehingga, rencana pemerintah untuk mencapai herd immunity justru tidak tercapai.

Terlebih, sejumlah negara yang juga tengah menghadapi persoalan yang sama dengan Indonesia, juga menggratiskan biaya vaksinasi bagi warganya.

"Saya minta supaya (vaksin Covid-19) digratiskan," kata anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi, Senin (14/12/2020).

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani sepakat dengan Saleh. Diwawancara terpisah, Netty mengatakan, negara harus menjunjung asas keadilan bagi seluruh rakyat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

"Setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan," kata Netty.

Baca juga: Pemerintah Didesak Gratiskan Vaksin Covid-19, Ini Kata Jubir Vaksinasi

Menurutnya, pemerintah juga harus bisa menjelaskan mengapa program vaksin untuk masyarakat dibeda-bedakan, yaitu ada yang gratis dan berbayar.

Di sisi lain, ia mengingatkan pemerintah agar menyosialiasikan pelaksananaan vaksinasi secara transparan. Mulai dari soal harga hingga keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19.

Diketahui, pemerintah berencana memberikan vaksin Covid-19 lewat skema vaksin program dan mandiri. Total sasaran penerima vaksin adalah 107 juta orang, dengan proporsi 30 persen vaksin program dan 70 persen vaksin mandiri.

Vaksin program diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, petugas pelayan publik, dan kelompok masyarakat rentan yang biayanya ditanggung negara.

Sementara, masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya diminta vaksin secara mandiri atau dengan biaya pribadi masing-masing.

"Jika komunikasi buruk, kurang tepat, dan tidak sinkron akhirnya malah menimbulkan kegaduhan publik. Alih-alih menurunkan kurva pandemi, justru muncul public distrust terhadap pemerintah karena kesimpangsiuran vaksin," ujarnya.

Baca juga: Ketua MPR: Pemerintah Jangan Beri Ruang Spekulasi Jual-Beli Vaksin Covid-19 Mandiri

Desakan menguat

Sementara itu jagat sosial media, desakan agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan secara gratis menguat.

Melalui di laman Change.org, Associate Professor dan Pakar Sosiologi Bencana dari Nanyang Technological University, Sulfikar Amir, membuat petisi Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Semua Rakyat Indonesia!.

Petisi untuk menggratiskan vaksin Covid-19 itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Ketua dan Para Wakil Ketua DPR, serta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.