KILAS

Pasarkan Produk Unggulan Desa di Mandalika, Gus Menteri Usulkan Pembangunan Homestay

Kompas.com - 10/12/2020, 15:05 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar. DOK. Humas Kementerian PDTTMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar.

KOMPAS.com – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengusulkan, alokasi anggaran dana desa dialihkan untuk pembangunan homestay pada empat kecamatan di sekitar Kawasan Mandalika.

“Hal ini sebagai upaya Kementerian Desa (Kemendes) PDTT dalam mendorong pemasaran produk unggulan desa melalui Badan usaha milik desa (BUMDes) untuk masuk ke event MotoGP, hotel, dan tempat wisata," imbuhnya.

Adapun empat kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Praya Timur, dan Kecamatan Jero Waru.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang membahas Persiapan Penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2021 secara virtual, Selasa (3/11/2020).

Baca juga: Kemendes PDTT Siap Kembangkan Aset UPK Eks PNP

Kemendes PDTT sendiri diberi tugas untuk mengembangkan empat kabupaten dan 787 desa di Kawasan Pariwisata Super Prioritas Mandalika.

"Alokasi anggaran yang digunakan untuk pengembangan itu Rp 9,4 miliar," tutur Abdul atau yang akrab disapa Gus Menteri, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, saat ini, Kemendes PDTT mengorientasikan multiplier effect event MotoGP untuk membantu warga desa. Tak hanya itu, Kemendes PDTT juga tengah berupaya mengembangkan ekonomi lokal.

Salah satu pengembangan tersebut dilakukan dengan membangun homestay, digitalisasi promosi dan pemasaran kultur, maupun keindahan di kawasan pariwisata Mandalika.

Baca juga: Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Terkait homestay, Gus Menteri menyebut, pembangunannya dapat menyertakan dana desa di sejumlah desa setempat.

"Bahkan, untuk pengelolaan homestay ini, BUMDes bisa bekerja sama dengan masyarakat menggunakan sistem bagi hasil," ujar Gus Menteri.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X