Kompas.com - 25/11/2020, 18:32 WIB

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar terlihat mengepalkan tangan ke atas sembari senyum bahagia.

Hal itu dilakukan Gus Menteri, panggilan akrab Mendes PDTT, saat nama Kementeri Desa (Kemendes) PDTT diumumkan meraih penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020.

Gus Menteri sangat bersyukur karena Kemendes PDTT raih predikat Kementerian yang informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

"Luar Biasa, tahun ini meningkat ke peringkat empat dari peringkat 11 tahun kemarin, kami targetkan tahun depan bisa peringkat pertama," kata Gus Menteri, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal itu ia sampaikan dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 yang digelar secara virtual melalui channel YouTube Komisi Informasi resmi, Rabu (25/11/2020).

Baca juga: Untuk Penanganan Covid-19, Kemendes PDTT Buat Beberapa Kebijakan

Menurut dia, makna dari penghargaan ini, Kemendes PDTT lebih transparan lagi terhadap berbagai hal.

"Terlebih untuk pembangunan desa yang pada hakekatnya harus dikawal oleh seluruh warga masyarakat di manapun berada," katanya.

Apalagi pada 2020, lanjut dia, Kemendes PDTT mengarahkan target pembangunan desa dalam bentuk Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

Menurut Gus Menteri, dari program SDGs Desa, ada 18 tujuan pembangunan yang menjadi goals atau tujuan masing-masing desa.

Baca juga: Wujudkan Kepedulian Kepada Penyandang Disabilitas, Kemendes PDTT Kembangkan Desa Inklusif

SGDs Desa pun nantinya jadi pijakan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui lebih jauh soal desa.

"Misalnya, informasi tentang arah pembangunan desa tanpa kemiskinan dan tanpa kelaparan," kata Gus Menteri.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Indonesia, Ma'ruf Amin mengucapkan selamat kepada Badan Publik (BP) yang telah sukses jalankan Keterbukaan Informasi Publik sesuai amanat Undang-undang (UU).

Ma'ruf berharap, BP yang masuk kategori menuju informatif dan cukup informatif menggenjot kinerja agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

Selain itu, Ma'ruf juga berpesan kepada BP, khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk selalu memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat.

"Mari kita lawan hoaks dan berikan informasi yang benar kepada masyarakat," kata Ma'ruf seperti dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Terus Berinovasi, Kemendes PDTT Raih Penghargaan dari IPB

Dalam acara itu, Ma'ruf menjelaskan pula penilaian monitoring dan evaluasi BP tahun 2020 yang dilaksanakan Komisi Informasi (KI) Pusat melibatkan delapan juri.

"Para juri tersebut berasal dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi dan media massa," kata Ma'ruf.

Adapun terkait penilaian, Ma'ruf mengatakan bahwa penilaian itu terdiri dari beberapa kategori.

Untuk kategori untuk informatif bernilai 90 hingga 100. Kemudian, untuk kategori menuju Informatif bernilai 80 hingga 89,9 dan cukup Informatif hanya bernilai 60-79,9

Baca juga: Atasi Masalah Gender, Kemendes PDTT Bersama KemenPPPA Deklarasikan Desa Ramah Perempuan

"Sedangkan untuk kategori kurang Informatif bernilai 40 hingga 59,9 dan tidak Informatif bernilai 0 hingga 39,9," katanya.

Ma'aruf mengatakan dari berbagai kategori tersebut, ternyata masih ada BP bernilai dibawah 10 bahkan 0. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Wacana Jokowi jadi Cawapresnya, Prabowo: Ya Sebuah Kemungkinan

Soal Wacana Jokowi jadi Cawapresnya, Prabowo: Ya Sebuah Kemungkinan

Nasional
Akun Media Sosial Kru Narasi Diretas, AJI: Serangan Berlapis, kepada Pers dan Publik

Akun Media Sosial Kru Narasi Diretas, AJI: Serangan Berlapis, kepada Pers dan Publik

Nasional
Bertemu Menlu Ethiopia, Menlu Retno Bahas Akses Vaksinasi Global

Bertemu Menlu Ethiopia, Menlu Retno Bahas Akses Vaksinasi Global

Nasional
Bakal Undang Ulang IPW, MKD: Kita Beri Karpet Merah

Bakal Undang Ulang IPW, MKD: Kita Beri Karpet Merah

Nasional
Prabowo Soal Cak Imin yang Mau jadi Cawapres Puan: Kita Sudah Ada Kesepakatan

Prabowo Soal Cak Imin yang Mau jadi Cawapres Puan: Kita Sudah Ada Kesepakatan

Nasional
MKD Bakal Panggil Sekjen DPR Jelaskan Prosedur Masuk Tamu di Kompleks Parlemen

MKD Bakal Panggil Sekjen DPR Jelaskan Prosedur Masuk Tamu di Kompleks Parlemen

Nasional
Kapolres Batang Hari Polda Jambi Dimutasi ke Yanma Polri

Kapolres Batang Hari Polda Jambi Dimutasi ke Yanma Polri

Nasional
Akun Media Sosial Milik 24 Karyawan Narasi Diretas

Akun Media Sosial Milik 24 Karyawan Narasi Diretas

Nasional
Mangkirnya Lukas Enembe dari Panggilan KPK yang Akhirnya Buat Jokowi Angkat Bicara

Mangkirnya Lukas Enembe dari Panggilan KPK yang Akhirnya Buat Jokowi Angkat Bicara

Nasional
Pengacara Sebut Kesehatan Lukas Enembe Menurun, Kakinya Bengkak

Pengacara Sebut Kesehatan Lukas Enembe Menurun, Kakinya Bengkak

Nasional
Elite PKB Sebut Cak Imin Tetap Jadi Capres meski Bilang Minimal Wapres

Elite PKB Sebut Cak Imin Tetap Jadi Capres meski Bilang Minimal Wapres

Nasional
Imbas Ketua IPW Dilarang Masuk DPR, Sekjen Evaluasi Kerja Pamdal: Terlalu Kaku

Imbas Ketua IPW Dilarang Masuk DPR, Sekjen Evaluasi Kerja Pamdal: Terlalu Kaku

Nasional
Jokowi: Kita Punya 65,4 Juta UMKM, Baru 19 Juta yang Masuk Platform Digital

Jokowi: Kita Punya 65,4 Juta UMKM, Baru 19 Juta yang Masuk Platform Digital

Nasional
Giliran Effendi Simbolon Absen saat Panglima TNI dan KSAD Dudung Hadiri Rapat DPR

Giliran Effendi Simbolon Absen saat Panglima TNI dan KSAD Dudung Hadiri Rapat DPR

Nasional
TNI AL Bolehkan Personelnya Gunakan TikTok hingga Smule

TNI AL Bolehkan Personelnya Gunakan TikTok hingga Smule

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.