Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Kompas.com - 05/12/2020, 19:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati menilai, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 kian mengkhawatirkan. 

Di tengah penambahan kasus Covid-19 yang kian masif, pemerintah, DPR, serta penyelenggara pemilu tak kunjung menunjukkan gelagat untuk meninjau ulang penyelenggaran kontestasi politik daerah itu. 

Padahal, pada pekan ini angka penambahan kasus positif Covid-19 menyentuh rekor tertinggi yaitu mencapai 8.000 kasus. 

"Terbaru, penambahan kasus baru per hari secara nasional sudah menyentuh angka 8.000 orang. Kondisi ini jelas mengkhawatirkan," kata Khoirunnisa dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/12/2020).

Perludem, imbuh dia, pun mendesak sejumlah hal kepada pemerintah. Pertama, pemerintah terutama Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 perlu menyampaikan data terbaru yang lebih rinci dan detail terkait penanganan pandemi.

Baca juga: Berikut Daftar 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 9 Desember 2020

"Khususnya di 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Langkah-langkah tegas dan tepat perlu untuk diambil, agar tahapan Pilkada yang terus berlanjut tidak menjadi titik penyebaran Covid-19," ujarnya.

Khoirunnisa juga mengingatkan soal kerumunan massa yang bisa berpotensi menjadi titik penyebaran Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kedua, Perludem mendesak kepada KPU dan Bawaslu untuk memastikan distribusi alat pelindung diri (APD) untuk penyelenggaraan pemungutan suara terpenuhi dengan cukup dan tepat waktu.

"Keselamatan penyelenggara dan masyarakat mesti jadi prioritas," tegas dia.

Ketiga, para pasangan calon, tim kampanye, relawan dan semua pihak yang terkait dengan pemenangan paslon didesak agar menahan diri dan tidak lagi melaksanakan aktivitas kampanye di masa tenang.

Baca juga: Catat, Ini Mekanisme Pencoblosan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19

Selanjutnya, pemilih dan seluruh warga negara diimbau untuk terus berhati-hati dan mematuhi protokol kesehatan.

Selain itu, tambah Khoirunnisa, masyarakat perlu mewaspadai potensi praktik curang dan potensi politik uang yang dapat menerpa pemilih menjelang hari pemungutan suara.

Terakhir, Perludem mendesak Bawaslu dan aparat penegak hukum untuk terus konsisten serta bekerja keras dalam mengawasi dan melakukan langkah penindakan pada setiap potensi pelanggaran Pilkada.

Baca juga: Bawaslu Temukan 37 Dugaan Pelanggaran Politik Uang pada Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi

"Termasuk juga untuk memastikan bersama dengan aparatur pemerintah daerah (pemda) untuk membersihkan alat peraga kampanye ketika tahapan kampanye sudah berakhir," ucap Khoirunnisa.

Sekadar informasi, Pilkada serentak akan dilaksanakan pada Rabu (9/12/2020).

Pilkada di tengah masa pandemi ini dilakukan di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com