Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/12/2020, 18:47 WIB
Tsarina Maharani,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah menyatakan pemerintah daerah memiliki peran besar dalam optimalisasi pengetesan Covid-19.

Sebab, menurut Dewi, pemda yang bisa memantau secara langsung pelaksanaan tes harian dan kendalanya di lapangan.

"Peranan pemda ini sangat besar sekali. Kunci. Karena benar-benar yang bisa memantau jumlah orang harian yang diperiksa berapa," kata Dewi dalam konferensi pers daring, Rabu (2/12/2020).

Dewi menyebut, pemda juga berwenang untuk membuat regulasi untuk mendukung operasional laboratorium pemeriksa di daerah masing-masing.

Pengaturan itu, misalnya, meliputi pembagian jam kerja atau insentif bagi tenaga laboran.

"Bisa dibantu dengan regulasi, support dari pemda juga balik lagi. Insentif atau hal-hal terkait pengaturan," tuturnya.

Baca juga: UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

Berikutnya, Dewi mengatakan penelusuran kontak pasien positif Covid-19 perlu diperkuat. Dia mengatakan kapasitas penelusuran mempengaruhi tingkat pengetesan.

Diperlukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan edukasi pengetesan untuk menjaring kontak erat.

"Contact tracing ini kunci. Kalau tidak dilakukan, lab tidak ada spesimen untuk diperiksa. Ini juga terjadi di beberapa tempat, labnya banyak tapi bisa jadi distribusi yang dilakukan pemeriksaan tidak sama," katanya.

Bertalian dengan itu, dia pun mendorong agar pemda bekerja sama dengan laboratorium swasta dengan pelaporan terintegrasi.

Dewi mencontohkan DKI Jakarta yang sejak awal melibatkan swasta, sehingga memiliki tingkat pengetesan Covid-19 tinggi. Dewi berharap daerah lain bisa mengikuti jejak DKI Jakarta.

Baca juga: Syarat Tumpang Makam Jenazah Covid-19 di Jakarta

"Beberapa daerah juga mulai menggandeng lab swasta, karena sangat membantu sebenarnya jumlah pemeriksaan yang ada di wilayah tersebut. Namun, swasta yang masuk juga perlu dilakukan asesmen untuk memastikan kualitas pemeriksaan di semua lab tetap sama," ujar Dewi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com