Kompas.com - 02/12/2020, 18:47 WIB
Warga mengikuti rapid test massal yang digelar di SD Negeri 01-03 Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2020). Total warga Petamburan yang ikut uji rapid test massal dari Polda Metro Jaya ini berjumlah 273 warga. Dari jumlah itu, hanya 5 yang dinyatakan reaktif Covid-19. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga mengikuti rapid test massal yang digelar di SD Negeri 01-03 Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2020). Total warga Petamburan yang ikut uji rapid test massal dari Polda Metro Jaya ini berjumlah 273 warga. Dari jumlah itu, hanya 5 yang dinyatakan reaktif Covid-19.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah menyatakan pemerintah daerah memiliki peran besar dalam optimalisasi pengetesan Covid-19.

Sebab, menurut Dewi, pemda yang bisa memantau secara langsung pelaksanaan tes harian dan kendalanya di lapangan.

"Peranan pemda ini sangat besar sekali. Kunci. Karena benar-benar yang bisa memantau jumlah orang harian yang diperiksa berapa," kata Dewi dalam konferensi pers daring, Rabu (2/12/2020).

Dewi menyebut, pemda juga berwenang untuk membuat regulasi untuk mendukung operasional laboratorium pemeriksa di daerah masing-masing.

Pengaturan itu, misalnya, meliputi pembagian jam kerja atau insentif bagi tenaga laboran.

"Bisa dibantu dengan regulasi, support dari pemda juga balik lagi. Insentif atau hal-hal terkait pengaturan," tuturnya.

Baca juga: UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

Berikutnya, Dewi mengatakan penelusuran kontak pasien positif Covid-19 perlu diperkuat. Dia mengatakan kapasitas penelusuran mempengaruhi tingkat pengetesan.

Diperlukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan edukasi pengetesan untuk menjaring kontak erat.

"Contact tracing ini kunci. Kalau tidak dilakukan, lab tidak ada spesimen untuk diperiksa. Ini juga terjadi di beberapa tempat, labnya banyak tapi bisa jadi distribusi yang dilakukan pemeriksaan tidak sama," katanya.

Bertalian dengan itu, dia pun mendorong agar pemda bekerja sama dengan laboratorium swasta dengan pelaporan terintegrasi.

Dewi mencontohkan DKI Jakarta yang sejak awal melibatkan swasta, sehingga memiliki tingkat pengetesan Covid-19 tinggi. Dewi berharap daerah lain bisa mengikuti jejak DKI Jakarta.

Baca juga: Syarat Tumpang Makam Jenazah Covid-19 di Jakarta

"Beberapa daerah juga mulai menggandeng lab swasta, karena sangat membantu sebenarnya jumlah pemeriksaan yang ada di wilayah tersebut. Namun, swasta yang masuk juga perlu dilakukan asesmen untuk memastikan kualitas pemeriksaan di semua lab tetap sama," ujar Dewi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dialog dengan Kanselir Jerman, Jokowi Singgung soal Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Dialog dengan Kanselir Jerman, Jokowi Singgung soal Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
KPK dan LPSK Perkuat Kerja Sama Perlindungan terhadap Justice Collaborator

KPK dan LPSK Perkuat Kerja Sama Perlindungan terhadap Justice Collaborator

Nasional
Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Pamer UU Cipta Kerja untuk Dukung Investasi

Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Pamer UU Cipta Kerja untuk Dukung Investasi

Nasional
Kejar Aset Obligor BLBI, Pemerintah Siapkan Upaya Penyanderaan Badan

Kejar Aset Obligor BLBI, Pemerintah Siapkan Upaya Penyanderaan Badan

Nasional
Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Tegaskan Sikap Indonesia Dorong Perdamaian di Myanmar

Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Tegaskan Sikap Indonesia Dorong Perdamaian di Myanmar

Nasional
Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Nasional
Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Nasional
Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

Nasional
34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

Nasional
Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Nasional
Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Nasional
Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Nasional
Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Nasional
Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X