Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/12/2020, 17:56 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mengembangkan potensi desa wisata sebagai salah satu cara pemulihan ekonomi dari sektor wisata.

Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Dody Usodo mengatakan, upaya yang dilakukan untuk mengembangkan desa wisata itu yakni berkolaborasi dan bersinergi dengan lintas kementerian/lembaga.

"Ke depan, program pemerintah akan difokuskan pada pemulihan ekonomi sektor pariwisata, terutama mengembangkan pariwisata di destinasi pariwisata prioritas (DPP)," ujar Dody dalam Rapat Koordinasi Dukungan Intervensi Program Kementerian/Lembaga dalam Pengembangan Desa Wisata, dikutip dari situs Kemenko PMK, Rabu (2/12/2020).

Baca juga: Kepala Desa di Indonesia Diminta Bikin Desa Wisata, Dananya Sudah Disiapkan

Tidak hanya desa wisata, tetapi desa digital juga turut dikembangkan.

Pengembangan kedua desa tersebut juga merupakan upaya pemerintah mencapai percepatan pengembangan desa secara terpadu.

Hal tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk memajukan dan meratakan pembangunan wilayah desa.

Berdasarkan usulan kementerian/lembaga terkait, kata dia, pengembangan desa wisata dan desa digital saat ini ada di 205 desa, 143 kecamatan, 85 kabupaten, dan 26 provinsi.

Namun, berdasarkan surat dari Deputi II Kepala Staf Kepresidenan nomor B-80/KSP/D.II/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Rangkuman Daftar Usulan Desa Wisata dan Desa Digital, terdapat 31 desa wisata dan desa digital potensial yang perlu dikaji lebih lanjut.

"Utamanya mengenai kolaborasi intervensi dari masing-masing kementerian/lembaga," kata dia.

Data Bappenas menyebutkan, jumlah desa wisata yang menjadi target dalam RPJMN 2020-2024 sebanyak 244 desa wisata dan 71.381 desa digital.

Baca juga: Kembangkan Desa Wisata Khas Durian, Mendes Akan Panggil Kepala Desa se-Wonosalam ke Jakarta

Sementara itu, Sekretaris Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Oneng Setya Harini, pemerintah akan mengkaji ulang profil desa wisata yang sudah ditetapkan sebelumnya.

"Pada prinsipnya kami akan memenuhi apa yang menjadi target RPJMN 2020-2024. Tentunya, sambil mendorong 205 desa wisata yang sudah ditetapkan agar bertransformasi menjadi desa wisata maju," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com