KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

Kompas.com - 01/12/2020, 12:49 WIB
Lagu Yamko Rambe Yamko yang selama puluhan tahun identik dengan identitas Papua, diklaim oleh tokoh dan seniman Papua sebagai bukan lagu daerah mereka Agung Parameswara/Getty ImagesLagu Yamko Rambe Yamko yang selama puluhan tahun identik dengan identitas Papua, diklaim oleh tokoh dan seniman Papua sebagai bukan lagu daerah mereka

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden ( KSP) Edy Priyono mengklaim, berbagai indikator menunjukkan kondisi sosial ekonomi di Papua dan Papua Barat membaik pada periode 2015-2019. Ia menyebut, perbaikan terjadi sebagai akibat dari pembangunan yang terus dilakukan pemerintah.

“Bukti transformasi ekonomi berjalan baik di Papua,” kata Edy melalui keterangan tertulis, Selasa (1/12/2020).

Baca juga: MenkopUKM: UMKM Papua Bisa Fokus pada Komoditas Unggul Seperti Sagu dan Rempah

 

Edy menuturkan, selama 2015-2019 angka kemiskinan di Papua turun dari 28,40 persen menjadi 27,53 persen. Sementara, Papua Barat turun dari 25,72 persen menjadi 22,17 persen.

Tak hanya itu, indeks pembangunan manusia Papua diklaim naik dari 57,25 ke 60,84. Kenaikan juga terjadi di Papua Barat dari angka 61,73 menjadi 64,7. Perbaikan ini menurutnya sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Selanjutnya, Edy mengatakan, pembangunan jaringan jalan berdampak pada perbaikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Hal tersebut berdasarkan studi Lembaga Ilmu Pengetahuian Indonesia (LIPI) dan The Asia Foundation pada 2018. 

Edy menilai, perbaikan konektivitas membuat masyarakat bisa menjual barang dagangan ke luar daerah dalam jumlah lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Perbaikan konektivitas juga memperbaiki kehidupan sosial lantaran warga bisa lebih sering untuk saling berkunjung.

“Pembangunan jalan mendorong penurunan biaya dan waktu tempuh,” ujar Edy.

Baca juga: Menko PMK Minta Penyaluran Bansos di Papua Dikawal agar Sampai dan Tepat Sasaran

Kemudian, Edy juga menyinggung soal angka ketimpangan ekonomi di Papua dan Papua Barat. Ia menyebut distribusi pendapatan membaik.

Namun berdasarkan data yang ia paparkan, angka koefisien gini di Papua pada 2015 yakni 0,392. Sementara pada 2019, angka koefisien gini menjadi 0,394. Artinya, ketimpangan ekonomi di Papua pada periode 2015-2019 makin meningkat.

Sedangkan pada periode yang sama, penurunan ketimpangan ekonomi terjadi di Papua Barat. Koefisien gini pada 2015 mencapai 0,428 dan turun menjadi 0,386 pada 2019.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X