Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Kompas.com - 26/11/2020, 18:25 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang melakukan simulasi pemungutan suara Pilkada 2020 dengan protokol kesehatan. Simulasi tersebut di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat pada Sabtu (21/11/2020) mulai pukul 07.00 WIB. HANDOUTKomisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang melakukan simulasi pemungutan suara Pilkada 2020 dengan protokol kesehatan. Simulasi tersebut di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat pada Sabtu (21/11/2020) mulai pukul 07.00 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi mengatakan, ada 14 daerah pelaksana Pilkada 2020 yang masuk dalam kategori risiko tinggi penularan Covid-19.

Dia mengingatkan potensi terjadinya klaster di 14 daerah tersebut tinggi apabila protokol kesehatan tak diterapkan dengan baik.

"Kami sudah mengamati ada 14 kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada mereka ini ada di zona risiko tinggi," ujar Sonny dikutip dari tayangan video di kanal YouTube BNPB, Kamis (26/11/2020).

"Risiko tinggi ini tentu apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan potensi terciptanya klaster pilkada akan besar," tuturnya.

Baca juga: Satgas Terus Pantau Zona Covid-19 di Daerah yang Gelar Pilkada

Berdasarkan data peta risiko daerah penyelenggara Pilkada 2020 yang dirangkum Satgas, 14 daerah yang dimaksud yakni Kota Gunungsitoli, Kota Bandar Lampung, Kota Cilegon, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Bandung.

Kemudian, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Boyolali.

Selain itu, kata Sonny, ada 180 kabupaten/kota penyelenggara pilkada yang masuk kategori risiko sedang.

Untuk mengantisipasi berbagai risiko ke depannya, Satgas melakukan kampanye pilkada sehat selama dua pekan ke depan di kedua kelompok daerah itu.

"Artinya, kami kampanyekan pilkada yang tidak berisiko. Kami tekankan disiplin melaksanakan protokol kesehatan melalui personil yang kita perbantukan di sana," tuturnya.

Baca juga: Satgas: Klaster Covid-19 Bisa Terjadi karena Aktivitas Melibatkan Banyak Orang

Selain daerah berisiko tinggi dan sedang, Satgas juga mencatat sebanyak enam daerah penyelenggara pilkada yang hingga saat ini tidak ditemukan kasus Covid-19. Selain itu, ada empat daerah yang tidak terdampak penularan Covid-19.

Hari pemungutan suara Pilkada dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2020 atau sekitar dua pekan mendatang.

Sebagaimana diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Baca juga: Satgas: Selama Belum Ada Vaksin Covid-19, Protokol Kesehatan Obat Terampuh



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Nasional
22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

Nasional
Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Nasional
Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Nasional
Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Nasional
Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Nasional
YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

Nasional
Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Nasional
Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Nasional
Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X