Satgas Terus Pantau Zona Covid-19 di Daerah yang Gelar Pilkada

Kompas.com - 25/11/2020, 07:51 WIB
Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 secara online di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (28/10/2020). DOK. covid19.go.idJubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 secara online di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (28/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 turut memantau penyelenggaraan Pilkada 2020. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menuturkan, satgas bersama para pemangku kepentingan lainnya terus memonitor perkembangan zona Covid-19 di seluruh daerah penyelenggara.

"Jadi tidak hanya pihak Kemendagri atau Polri, tetapi juga pihak penyelenggara pemilihan serentak serta pemerintah daerah terkait selalu memantau perkembangan zonasi dari 309 kabupaten/kota yang akan melakukan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (24/11/2020).

Baca juga: Jelang Coblosan Pilkada, Kabupaten Tasikmalaya Naik Status Zona Merah

Wiku mengatakan, para pemangku kepentingan juga telah mendesain aturan tahapan Pilkada yang disesuaikan dengan pandemi virus corona. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Pencegahan penyebaran Covid-19 juga dilakukan melalui evaluasi pelanggaran protokol kesehatan.

"Sampai saat ini berbagai pelaporan pelanggaran maupun hasil evaluasi simulasi pilkada kami jadikan sebagai bahan perbaikan ke depannya," ujarnya.

Baca juga: Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Wiku mengklaim, pihaknya bersama pemerintah telah adaptif merespons perkembangan pilkada. Berbagai aturan telah disesuaikan dengan protokol kesehatan dan dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020.

"Salah satu bukti bagaimana pemerintah merespon dan adaptif terhadap perkembangan yang ada yaitu perubahan PKPU Nomor 6 menjadi PKPU Nomor 13 maupun satgas yang terus memfasilitasi penyediaan alat testing untuk keperluan screening," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta para pemangku kepentingan memberi perhatian khusus pada 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020.

Baca juga: Jokowi Minta Mendagri hingga Kapolri Perhatikan Pilkada, Jangan Sampai Ganggu Penanganan Pandemi

 

Jokowi ingin gelaran Pilkada tak mengganggu upaya penanganan pandemi Covid-19, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi. Hal ini Jokowi sampaikan saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/11/2020).

"Saya juga minta kepada Mendagri, Kapolri dan Satgas di daerah untuk memberi perhatian khusus pada proses Pilkada karena ini tinggal kurang lebih 2 minggu lagi, agar ini juga tidak mengganggu pekerjaan besar kita yaitu menyelesaikan Covid dan ekonomi," kata Jokowi dipantau melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X