Komisi II DPR Minta Kemendagri Terus Lacak Pemilih yang Terdaftar di DPT Tapi Belum Punya e-KTP

Kompas.com - 26/11/2020, 17:56 WIB
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia KOMPAS.com/IhsanuddinKetua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri bersama KPU dan Bawaslu diminta terus melacak pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2020 yang belum memiliki e-KTP.

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kunia meminta Kemendagri melakukan "jemput bola" perekaman e-KTP hingga jelang hari pemungutan suara pada 9 Desember.

"Meminta Kemendagri, KPU, dan Bawaslu melakukan pelacakan data penduduk yang belum terekam serta melakukan jemput pemilih untuk perekaman e-KTP hingga H-1 pemungutan suara Pilkada 2020," kata Doli membacakan simpulan rapat, Kamis (26/11/2020).

Bagi masyarakat yang sudah memiliki e-KTP tapi belum masuk DPT Pilkada 2020 juga diminta agar dijamin hak pilihnya.

Selain itu, Komisi II mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020, terutama saat hari pemungutan suara.

Doli meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu mengoptimalkan koordinasi, persiapan, dan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya kerumunan massa.

Baca juga: Mendagri: Ada 884.904 Pemilih dalam DPT Pilkada 2020 yang Belum Rekam E-KTP

"Mengoptimalkan koordinasi, persiapan, dan langkah-langkah antisipasi terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat pada saat tahap pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan yang berpotensi memunculkan klaster baru Covid-19," ujar Doli.

Rapat kerja juga menyetujui rencana perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Revisi UU tersebut akan didorong masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas).

Sebelumnya, dalam rapat, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut masih ada 884.904 orang yang masuk dalam DPT Pilkada 2020 yang belum merekam e-KTP.

Sementara, total jumlah pemilih dalam DPT Pilkada 2020 yaitu sebanyak 100.359.152 orang. DPT telah ditetapkan pada 26 Oktober 2020.

"Dukcapil sudah berkoordinasi dengan KPU untuk melakukan rekonsiliasi dan sinkronisasi dengan data SIAK, hasilnya pada 25 November turun menjadi 884.904 (orang). Jadi lebih kurang 0,88 persen (belum merekam e-KTP)," kata Tito.

Tito mengatakan, Kemendagri telah melakukan evaluasi dengan menggelar rapat bersama KPU dan Bawaslu untuk menyepakati dokumen identitas yang bisa dipakai masyarakat untuk menggunakan hak pilih.

Baca juga: Kominfo Temukan 38 Isu Hoaks Soal Pilkada Serentak

Selain e-KTP, masyarakat bisa menunjukkan surat keterangan telah merekam e-KTP.

"Poin pentingnya adalah kami ingin menyamakan persepsi dokumen apa yang bisa menjadi pegangan para pemilih. Disepakati adalah dokumen e-KTP atau suket telah merekam e-KTP. Itu dua dokumen tersebut," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Nasional
Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Nasional
Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Nasional
Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Nasional
Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Nasional
KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

Nasional
Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Nasional
Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Nasional
Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

Nasional
Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X