Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Kompas.com - 25/11/2020, 21:41 WIB
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaAnggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan, kegiatan kampanye tatap muka semakin meningkat menjelang hari H pemungutan suara pilkada pada 9 Desember 2020.

Pada 15-24 November 2020, tercatat ada 18.025 kegiatan kampanye tatap muka di seluruh Indonesia.

"Dari jumlah keseluruhan itu, sebanyak 39 pertemuan kita bubarkan. Lalu kita sampaikan surat tilang untuk 328 pertemuan," ujar Afif dalam talkshow yang daring yang ditayangkan kanal YouTube BNPB, Rabu (25/11/2020).

"Jadi poinnya, ternyata tren melakukan kampanye tatap muka ini meningkat," lanjutnya.

Baca juga: Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Hal itu, kata Afif, berdasarkan perbandingan pemantauan Bawaslu pada lima periode sebelumnya.

Pada 5-14 November 2020, Bawaslu mencatat 17.738 kampanye tatap muka. Dari jumlah itu, sebanyak 17 pertemuan dibubarkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mundur ke periode 26 Oktober-4 November, tercatat 16.574 kegiatan kampanye tatap muka. Sebanyak 33 pertemuan di antaranya dibubarkan oleh Bawaslu.

Sebelumnya, yakni pada 16-25 Oktober, ada 13.646 kampanye tatap muka dan sebanyak 25 di antaranya dibubarkan oleh Bawaslu.

Pada periode 6-15 Oktober terjadi 16.468 kegiatan kampanye tatap muka. Dari jumlah itu, ada 35 pertemuan dibubarkan dan 233 pertemuan diberi surat tilang.

Baca juga: Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Pada 26 September-Oktober 2020 ada 9.189 kegiatan kampanye tatap muka. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 pertemuan diberi surat peringatan dan 48 pertemuan dibubarkan.

Berdasarkan data itu, lanjut Afif, bisa diprediksi kegiatan kampanye tatap muka pada pekan terakhir sebelum pemungutan suara bisa meningkat drastis.

"Tentu harus menjadi perhatian kita semua bahwa protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan," katanya.

Hari pemungutan suara Pilkada dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2020 atau sekitar dua pekan mendatang.

Sebagaimana diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Nasional
Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Nasional
KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

Nasional
KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

Nasional
3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

Nasional
KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

Nasional
Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Nasional
Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Nasional
Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Nasional
Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

Nasional
Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X