Kompas.com - 25/11/2020, 18:50 WIB
Foto dirilis Minggu (18/10/2020), memperlihatkan poster edukasi tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan protokol kesehatan terpasang di dinding luar sel isolasi mandiri bagi warga binaan terkonfirmasi Covid-19 di Lapas Perempuan Pekanbaru. Lapas itu kini ibarat rumah sakit dadakan yang merawat pasien Covid-19 setelah menjadi salah satu klaster penularan terbesar di Provinsi Riau. ANTARA FOTO/FB ANGGOROFoto dirilis Minggu (18/10/2020), memperlihatkan poster edukasi tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan protokol kesehatan terpasang di dinding luar sel isolasi mandiri bagi warga binaan terkonfirmasi Covid-19 di Lapas Perempuan Pekanbaru. Lapas itu kini ibarat rumah sakit dadakan yang merawat pasien Covid-19 setelah menjadi salah satu klaster penularan terbesar di Provinsi Riau.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Rencana Operasi Biro Pembinaan Operasi dan Staf Operasi Polri, Kombes Kristono menyatakan, masih ditemukan banyak kejadian pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 selama masa kampanye Pilkada 2020.

Kristono menyebut, sejak 26 September sampai 14 November ditemukan 1.448 pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

"Ada pelanggaran prokes selama kampanye sejumlah 1.448 kejadian," kata Kristono dalam konferensi pers daring, Rabu (25/11/2020).

Baca juga: Satgas: Selama Belum Ada Vaksin Covid-19, Protokol Kesehatan Obat Terampuh

Dari jumlah pelanggaran itu, 1.290 di antaranya diberikan peringatan tertulis, sementara 158 dibubarkan.

Kristono mengatakan, jenis pelanggaran protokol kesehatan yang paling banyak terjadi yaitu kerumunan tanpa jaga jarak, tidak menggunakan masker, dan tidak tersedianya pembersih tangan.

Menurut dia, kasus pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 sempat mengakibatkan adanya intimidasi terhadap para pengawas pemilu dan penolakan dari massa pendukung pasangan calon.

"Dampak pelanggaran prokes mengkibatkan adanya intimidasi terhadap pengawas dan penolokan dari massa pendukung paslon. Kita ketahui sebagian masyarakat kita masih belum sadar pentingnya prokes," ujarnya.

Baca juga: Satgas: Lembaga Pendidikan Bisa Jadi Klaster Covid-19 jika Abaikan Protokol Kesehatan

Ia pun mengatakan Polri bersinergi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus melakukan pengawasan dan pengamanan kegiatan kampanye untuk mencegah pelanggaran protokol kesehatan.

Pemberian sanksi berupa pemberian surat peringatan dan pembubaran merupakan salah satu upaya Polri mencegah kejadian serupa terus menerus.

"Polri bersinergi dengan Bawaslu terus melakukan pengawasan dan pengamanan giat kampanye agar pelanggaran protokol kesehatan dapat dicegah sejak dini," kata Kristono.

Baca juga: Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilanjutkan Tanpa Persetujuan BPOM

Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilanjutkan Tanpa Persetujuan BPOM

Nasional
Dialog dengan Kanselir Jerman, Jokowi Singgung soal Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Dialog dengan Kanselir Jerman, Jokowi Singgung soal Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
KPK dan LPSK Perkuat Kerja Sama Perlindungan terhadap Justice Collaborator

KPK dan LPSK Perkuat Kerja Sama Perlindungan terhadap Justice Collaborator

Nasional
Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Pamer UU Cipta Kerja untuk Dukung Investasi

Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Pamer UU Cipta Kerja untuk Dukung Investasi

Nasional
Kejar Aset Obligor BLBI, Pemerintah Siapkan Upaya Penyanderaan Badan

Kejar Aset Obligor BLBI, Pemerintah Siapkan Upaya Penyanderaan Badan

Nasional
Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Tegaskan Sikap Indonesia Dorong Perdamaian di Myanmar

Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Tegaskan Sikap Indonesia Dorong Perdamaian di Myanmar

Nasional
Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Nasional
Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Nasional
Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

Nasional
34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

Nasional
Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Nasional
Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Nasional
Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Nasional
Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X