Wapres Ingatkan Pelaku Industri "Fintech" Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Kompas.com - 25/11/2020, 12:03 WIB
Wapres Maruf Amin saat meresmikan universitas yang mengusung pembelajaran penuh secara daring pertama di Indonesia, Universitas Siber Asia, Selasa (22/9/2020). Dok. KIP/SetwapresWapres Maruf Amin saat meresmikan universitas yang mengusung pembelajaran penuh secara daring pertama di Indonesia, Universitas Siber Asia, Selasa (22/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan para pelaku industri teknologi finansial atau financial technology ( fintech) memperkuat tata kelola penyelenggaraan layanan. Hal tersebut diperlukan agar masyarakat pengguna fintech tetap merasa aman.

"Perlindungan terhadap kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu pelaku fintech juga harus harus memperkuat tata kelola penyelenggaraan layanan," ujar Ma'ruf saat penutupan acara Pekan Fintech Nasional 2020 secara daring, Rabu (25/11/2020).

Baca juga: Wapres Sebut Industri Teknologi Finansial di Indonesia Berkembang Pesat

Ma'ruf menekankan, aspek keamanan teknologi perlu terus disempurnakan. Selain itu, edukasi pemanfaatan layanan secara bijak dan rasional kepada masyarakat juga harus dilakukan oleh para pelaku fintech tersebut.

Hal-hal tersebut harus dilakukan karena perkembangan industri fintech Tanah Air saat ini sudah cukup pesat sehingga dinilainya menggembirakan.

Terlebih apa yang dikelola oleh perusahaan fintech juga milik masyarakat sehingga mereka harus merasa aman saat menggunakannya.

"Namun setiap perkembangan selalu datang dengan konsekuensi karena layanan teknologi keuangan ini melibatkan dana masyarakat, serta memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, maka terdapat risiko yang harus dimitigasi," kata dia.

Baca juga: Wapres Tekankan Pentingnya Inovasi Teknologi Finansial Dalam Ekonomi Syariah

Menurut Ma'ruf, meskipun menggunakan teknologi digital, tetapi layanan fintech sama dengan layanan keuangan lainnya, yakni bisnis yang berbasis kepercayaan.

Oleh karena itu menjaga kepercayaan masyarakat pun dinilainya merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi.

"Dalam memitigasi risiko, peran regulator sangat penting. Saya mengharapkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menjalankan perannya secara optimal untuk memastikan penyelenggaran layanan teknologi keuangan ini berjalan baik," kata dia.

Selain itu, Ma'ruf juga meminta agar Bank Indonesia dan OJK untuk tetap adaptif dan proaktif terhadap perkembangan teknologi seperti yang selama ini telah ditunjukkan.

"Jangan sampai teknologi yang berkembang pesat, tidak disertai penyediaan regulasi yang memadai. Regulasi harus mampu menjadi katalisator terhadap berkembangnya teknologi dan tidak seharusnya menjadi penghambat perkembangannya," ucap Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Ingin Teknologi Biometrik Wajah Digunakan dalam Penyaluran Bantuan



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Nasional
Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Nasional
Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Nasional
Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Nasional
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Nasional
Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Nasional
UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Nasional
Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X