Komisi IV Usulkan Anak-anak di Labuan Bajo Bisa Sekolah Pariwisata Gratis

Kompas.com - 23/11/2020, 12:38 WIB
Anggota DPR RI Dedi Mulyadi saat menelepon Akbar, remaja pemulung yang membaca Al Quran di emperan toko Kota Bandung dan fotonya viral, Kamis (5/11/2020). IstimewaAnggota DPR RI Dedi Mulyadi saat menelepon Akbar, remaja pemulung yang membaca Al Quran di emperan toko Kota Bandung dan fotonya viral, Kamis (5/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi mengusulkan kepada pemerintah agar dapat memberikan bantuan berupa pendidikan pariwisata gratis kepada anak-anak di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Anak-anak di daerah situ, sebelum daerah itu berkembang pesat, segera disekolahkan gratis di sekolah pariwisata yang ada di Manggarai," kata Dedi saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI, Senin (23/11/2020).

Menurut dia, hal ini dapat menguntungkan masyarakat lokal yang nantinya hendak bekerja di seluruh lembaga bisnis pariwisata di kawasan tersebut.

Untuk itu, ia berharap agar pemerintah membiayai anak-anak setempat untuk dapat mengenyam pendidikan di sekolah pariwisata.

"Ini salah satu solusinya dalam pelaksanaan program pemberdayaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar dapat berperan serta dalam kegiatan operasional di wilayah TN Komodo," ujarnya.

Baca juga: Pembangunan Kawasan Wisata TN Komodo Jangan Sampai Singkirkan Penduduk Lokal

Selain itu, ia menambahkan, nantinya mereka juga dapat bekerja sebagai operator wisata alam dan pengembangan kerajinan berbasis kearifan lokal.

"Mereka harus dibiayai oleh pemerintah, sehingga yang nantinya bekerja pada seluruh lembaga bisnis pariwisata di situ adalah masyarakat lokal di situ. Nah, ini yang harus jadi titik kuncinya," ungkap Dedi.

Kemudian ia menambahkan, pemerintah juga perlu memperhatikan adanya bantuan dalam hal penyediaan fasilitas air bersih, sarana dan prasarana transportasi, penyediaan sarana ibadah hingga fasilitas pendidikan.

Dari pengalaman kunjungan ke sana, Dedi mengaku, melihat banyak anak-anak lokal yang berjuang dengan cara berjualan di TN Komodo menggunakan sampan serta menempuh jarak tempuh yang jauh.

"Ini fakta yang kita temukan di masyarakat Labuan Bajo," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menata dan mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Salah satu kawasan yang akan mengalami perubahan desain secara signifikan adalah Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat.

Baca juga: Pimpinan Komisi IV: Pembangunan Taman Nasional Tak Boleh Bertentangan dengan Keinginan Komodo

Pulau ini bakal disulap menjadi destinasi wisata premium dengan pendekatan konsep geopark atau wilayah terpadu yang mengedepankan perlindungan dan penggunaan warisan geologi dengan cara yang berkelanjutan.

"Tujuan utama konsep ini adalah mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan dengan mengembangkan potensi yang ada dengan cara yang berkelanjutan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Minggu (19/1/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Nasional
Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Nasional
Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Nasional
Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Nasional
YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

Nasional
Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Nasional
Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Nasional
Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Nasional
Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Nasional
Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

Nasional
Kemendagri Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Jatuh Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Kemendagri Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Jatuh Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Nasional
 Jaksa Agung Sebut Kondisi Politik Luar Negeri Turut Pengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

Jaksa Agung Sebut Kondisi Politik Luar Negeri Turut Pengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X