KPK Setor Uang Pengganti Rp 2,365 Miliar dari Eks Pejabat Dinas PUPR Muara Enim

Kompas.com - 23/11/2020, 12:07 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri memberi keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (12/3/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri memberi keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (12/3/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyetor pembayaran uang pengganti dari eks Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Muara Enim Elfin MZ Muchtar ke kas negara senilai total Rp 2,365 miliar.

Elfin merupakan terpidana kasus suap terkait pengerjaan 16 paket proyek jalan di Kabupaten Muara Enim.

"Jaksa eksekutor KPK telah selesai melaksanakan putusan mejelis hakim terhadap amar putusan pembayaran uang pengganti sehingga Terpidana telah melunasi pembayaran uang sebesar Rp 2.365.000.000," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (23/11/2020).

Uang pengganti tersebut dilunasi melalui empat tahap pada kurun waktu Juli 2020-November 2020 masing-masing sebesar Rp 300 juta, Rp 300 juta, Rp 1 miliar, dan Rp 765 juta.

Ali mengatakan, hukuman denda dan uang pengganti merupakan upaya memaksimalkan pemasukan kas negara dari hasil asset recovery tindak pidana korupsi.

Baca juga: Uang Pengganti Kasus Jiwasraya Capai Rp 16,8 Triliun, Terbesar dalam Penanganan Korupsi

"KPK tidak hanya menuntut pidana penjara sebagai bagian efek jera pelaku korupsi namun juga terus berupaya menyelesaikan tagihan denda dan uang pengganti kepada para koruptor sebagai bagian upaya maksimal pemasukan ke kas negara dari hasil asset recovery Tipikor," kata Ali.

Diketahui, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin MZ Muchtar divonis dengan hukuman penjara selama empat tahun dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara.

Elfin terbukti secara sah menerima suap dari terdakwa Robi Okta Fahlevi selaku kontraktor untuk pengerjaan 16 paket proyek jalan di Kabupaten Muara Enim.

Selain itu, Elfin juga adalah kaki tangan langsung Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani yang mengatur penerimaan fee proyek sebesar 15 persen.

"Terdakwa Elfin Mz Muchtar telah terbukti secara sah melakukan korupsi bersama-sama. Terdakwa juga harus membayar kerugian negara sebesar Rp 2.365 miliar maka harta benda dapat disita dan dilelang. Kalau tidak cukup diganti penjara 8 bulan," kata ketua majelis Hakim Erma Surharti, saat membacakan vonis, Selasa (28/4/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Alasan PPATK Bekukan Rekening FPI | Listyo Sigit Minta Wejangan ke Para Mantan Kapolri

[POPULER NASIONAL] Alasan PPATK Bekukan Rekening FPI | Listyo Sigit Minta Wejangan ke Para Mantan Kapolri

Nasional
Kasus Dugaan Suap Edhy Prabowo, KPK Kembali Panggil Gubernur Bengkulu dan Bupati Kaur

Kasus Dugaan Suap Edhy Prabowo, KPK Kembali Panggil Gubernur Bengkulu dan Bupati Kaur

Nasional
Saat Jumlah Pasien Covid-19 yang Dinyatakan Sembuh Pecahkan Rekor

Saat Jumlah Pasien Covid-19 yang Dinyatakan Sembuh Pecahkan Rekor

Nasional
Saat DPR Menilik Transaksi Keuangan dan Karakter Calon Tunggal Kapolri...

Saat DPR Menilik Transaksi Keuangan dan Karakter Calon Tunggal Kapolri...

Nasional
Rekor Penambahan Kasus Covid-19 4 Hari Berturut-turut dan Kurang Maksimalnya Upaya Pencegahan Pemerintah

Rekor Penambahan Kasus Covid-19 4 Hari Berturut-turut dan Kurang Maksimalnya Upaya Pencegahan Pemerintah

Nasional
Komnas HAM Ungkap Ada Anggota Laskar FPI Tertawa-tawa Saat Bentrok dengan Polisi

Komnas HAM Ungkap Ada Anggota Laskar FPI Tertawa-tawa Saat Bentrok dengan Polisi

Nasional
7 Catatan LPSK untuk Calon Kapolri Listyo Sigit, Kekerasan oleh Polisi hingga Terorisme

7 Catatan LPSK untuk Calon Kapolri Listyo Sigit, Kekerasan oleh Polisi hingga Terorisme

Nasional
Fokus Tanggap Darurat Bencana, Ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Fokus Tanggap Darurat Bencana, Ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Nasional
Kopaska Temukan Paspor dan Kalung Salib Pramugari NAM Air yang Jadi Penumpang SJ 182

Kopaska Temukan Paspor dan Kalung Salib Pramugari NAM Air yang Jadi Penumpang SJ 182

Nasional
Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Nasional
Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Nasional
Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Nasional
Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Nasional
BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X