Pimpinan Komisi IV: Pembangunan Taman Nasional Tak Boleh Bertentangan dengan Keinginan Komodo

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi menegaskan, rencana pengembangan sarana dan prasarana wisata alam Loh Buaya di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur tidak boleh bertentangan dengan penghuni pulau tersebut. 

Dedi menegaskan hal itu saat memimpin rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Badan Otorita Pariwisata, Yayasan Komodo Survival Program, Yayasan Sunspirit Indonesia, serta World Wildlife Fund Indonesia, Senin (23/11/2020).

"Pembangunan yang dilaksanakan tidak boleh bertentangan dengan keinginan komodo. Keinginan tempatnya, keinginan alamnya, keinginan sumber pangannya, keinginan perkawinannya, keinginan bertelurnya, dan keinginan terus berkembangnya," kata Dedi.

Ia mengatakan, dalam rencana pengembangan tersebut, seharusnya yang menjadi inti dari pembangunan adalah menjaga kelestarian komodo.

Ia melihat bahwa komodo lah yang menjadi ikon TN Komodo. Selain itu, wisatawan yang datang ke Manggarai, sebut dia, juga karena komodo.

Baca juga: Anggota Komisi IV: Pembangunan Kawasan Wisata TN Komodo Tidak Diperlukan

Oleh sebab itu, menurutnya pembangunan kawasan wisata di TN Komodo harus memperhatikan asas konservasi.

"Serta tetap memegang prinsip perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam ekosistem," ujarnya.

Di sisi lain, untuk membantu perlindungan komodo dalam pembangunan kawasan TN Komodo, sempat terpikir rencana membuat penangkaran komodo.

Dedi mengatakan, penangkaran tersebut digunakan untuk melindungi dan menyelamatkan kelahiran anak-anak komodo.

"Jadi ketika ada yang lahir itu bisa diselamatkan, dengan pasokan pangan yang memadai. Namun aspek ini membutuhkan dana yang besar," terang dia.

Lebih jauh, ia juga menyoroti persoalan gaji tenaga harian lepas di TN Komodo yang hanya sekitar Rp 2.000.000 per bulan. Dengan beban tugas yang berat serta harus meninggalkan keluarga dalam waktu yang cukup lama, seharusnya pendapatan mereka dapat disesuaikan.

Baca juga: Polemik Pengecualian Amdal dalam Pengembangan TN Komodo

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menata dan mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Salah satu kawasan yang akan mengalami perubahan desain secara signifikan adalah Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat.

Pulau ini bakal disulap menjadi destinasi wisata premium dengan pendekatan konsep geopark atau wilayah terpadu yang mengedepankan perlindungan dan penggunaan warisan geologi dengan cara yang berkelanjutan.

"Tujuan utama konsep ini adalah mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan dengan mengembangkan potensi yang ada dengan cara yang berkelanjutan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Minggu (19/1/2020).