Salin Artikel

Cendekiawan Muslim: Demokrasi Dinilai Kurang Efektif Genjot Investasi dan Tangani Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Cendekiawan muslim Nahdlatul Ulama Ulil Abshar Abdalla menilai, demokrasi saat ini dianggap tidak efektif menggenjot investasi dan menangani pandemi.

Hal itu dikarenakan munculnya keraguan, baik di kalangan elit pemerintah maupun masyarakat sipil, terhadap demokrasi itu sendiri.

"Sekarang ini saya melihat ada semacam skeptisisme baik di kalangan pejabat maupun sebagian masyarakat sipil terhadap demokrasi. Jadi sekarang ini skeptisisme terhadap demokrasi datang bukan sekadar dari kalangan teman-teman HTI yang selama ini dicap sebagai kelompok anti demokrasi," kata pria yang akrab disapa Gus Ulil ini dalam diskusi virtual bertajuk "Nasib Demokrasi di Masa Pandemi", Selasa (17/11/2020).

Ia pun menjelaskan bahwa demokrasi yang diikuti dengan kebebasan politik rupanya tidak sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah. Hal itu dikarenakan penerapan kebebasan yang sudah terlalu bebas.

"Terlalu kebablasan, sehingga dirasakan penting untuk melakukan intervensi untuk mengontrol kebebasan ini. Salah satunya dengan disahkannya UU Cipta Kerja," ujarnya.

Meski demikian, ia mengatakan, pemerintah hingga kini belum menyatakan secara gamblang bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia sudah tidak efektif.

Selain itu, ia menambahkan, model ekonomi China kini dianggap jauh lebih tepat untuk Indonesia.

"Jadi seolah-olah model ekonomi China yang lebih terpimpin secara politik, terkontrol semua stabil. Itu oleh banyak kalangan baik di kalangan pemerintah dan kalangan masyarakat sipil," jelas dia.

Lagi-lagi, kata dia, China juga dianggap sukses dalam menangani wabah pandemi daripada negara-negara yang memiliki sistem demokrasi.

Ia pun membandingkan kesuksesan China dalam menangani pandemi dibandingkan negara lain, seperti Amerika Serikat, Italia, Inggris, dan Prancis.

"Itu pengalaman negara-negara demokratis yang gagal menangani pandemi, dan sangat memalukan. Terutama Amerika Serikat. Padahal demokrasinya paling terkonsolidasi di Barat saat ini. Ternyata mereka gagal mengatasi pandemi dibandingkan China," ucapnya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/17/12221751/cendekiawan-muslim-demokrasi-dinilai-kurang-efektif-genjot-investasi-dan

Terkini Lainnya

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke