Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tegaskan Tak Ada Kepentingan Politik dan Ekonomi pada Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 17/11/2020, 08:25 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan proses vaksinasi Covid-19 yang sudah direncanakan pemerintah tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik maupun ekonomi.

Menurut Jokowi, jika vaksin telah siap digunakan bisa segera disuntikkan kepada masyarakat.

"Enggak-enggak, tidak ada (kepentingan ekonomi). Politis-politisnya apa, ekonomi juga kepentingannya apa, " ujar Jokowi menjawab pertanyaan Rosiana Silalahi dalam tayangan wawancara khusus dengan Presiden RI bertajuk "Jokowi Dikepung Kritik" di Kompas TV, Senin (16/11/2020) malam.

Baca juga: Jokowi Pastikan Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia Akhir November

"Karena kalau memang siap ya langsung disuntikkan. Kalau tidak siap juga tentu tak bisa disuntikkan. Tapi bahwa harus hati-hati," lanjutnya menegaskan.

Jokowi menyebut, vaksin yang akan disuntikkan kepada masyarakat harus mengikuti kaidah dan sesuai tahapan BPOM.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menegaskan tidak boleh ada langkah terburu-buru dalam proses vaksinasi.

Jokowi juga mengungkap bahwa tahapan vaksinasi di Indonesia hingga saat ini masih sesuai jadwal yang direncanakan pemerintah.

Proses vaksinasi akan dilakukan pada akhir 2020 atau awal 2021.

"Saya sampaikan bahwa vaksinasi itu akan kita lakukan akhir tahun atau awal tahun. Ya nanti kita lihat. Masih on scedule," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi pun menyebut vaksin Covid-19 tiba di Indonesia pada akhir November.

Namun, begitu tiba di Tanah Air, vaksin tidak langsung disuntikkan ke masyarakat.

"Jadi akhir November itu vaksinnya datang. Bukan disuntikkan. Datang itu sekali lagi masih melalui tahapan lagi. Yakni lewat BPOM. Bukan datang lalu disuntikkan seperti itu," kata Jokowi.

"Bukan terburu-buru saya sampaikan, (tapi) kehati-hatian. Tahapan-tahapan itu harus kita ikuti," tambahnya.

Sebelumnya, Jokowi menjelaskan kelompok masyarakat yang akan diprioritaskan mendapat suntik vaksin pertama kali.

Baca juga: Jokowi: Kalau Diminta Jadi yang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19, Saya Siap

Pertama, para tenaga kesehatan, baik dokter dan perawat. Kemudian, anggota TNI dan Polri.

"Lalu pelayan publik, ASN di tempat-tempat menyangkut pelayanan kepada masyarakat didahulukan. Setelah itu guru juga sama, didahulukan," tutur Jokowi.

"Kita sudah punya list, siapa-siapa yang disuntik dan di lokasi mana. Nanti pekan depan Insya Allah kita sudah mulai simulasi. Pekan depan ya," tambah Jokowi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies di Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies di Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com