Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ma'ruf Amin Ingin Bank Wakaf Mikro Semakin Besar

Kompas.com - 17/11/2020, 10:17 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memiliki perhatian terhadap bank wakaf mikro agar menjadi semakin besar.

Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan, hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam rapat koordinasi bersama sejumlah menteri pada Senin (16/11/2020).

Ia mengatakan, selama ini bank wakaf mikro masih memiliki volume yang kecil, sehingga mulai tahun depan pemerintah ingin memperbesarnya.

"Pak Wapres punya concern terhadap bagaimana supaya bank wakaf mikro bisa besar pada tahun-tahun mendatang," ujar Masduki.

Baca juga: Wapres: Pemerintah Perluas Pendirian Bank Wakaf Mikro

Ia mengatakan, saat ini, bagaimana upaya agar bank wakaf mikro semakin besar sedang didiskusikan.

Pasalnya, model bank wakaf mikro yang selama ini digunakan dinilai masih belum memiliki makna pemberdayaan ekonomi kepada umat.

"Wapres berharap bagaimana supaya bank wakaf mikro itu bisa digulirkan terutama di pesantren-pesantren," kata dia.

Apalagi, di Indonesia saat ini terdapat sekitar 20.000 pesantren.

Dengan demikian bagaimana agar ke depan format bank wakaf mikro bisa dibesarkan di pesantren pun sedang dilakukan.

Baca juga: Menurut Wapres, Wakaf di Indonesia Masih Terbatas pada Tujuan Sosial

Kemudian, bank wakaf mikro dapat bergerak secara ekonomi sehingga pesantren bisa menjadi basis yang menggerakkannya.

"Berapa pembiayaan, programnya seperti apa, yang tanggung jawab kementerian mana sedang dirumuskan oleh Menteri Keuangan bersama Menteri BUMN dan Menteri Koperasi dan UMKM," kata Masduki.

"Itu yang akan diminta Wapres untuk bagaimana agar segera nanti tahun depan bank wakaf mikro model bisnisnya sudah jelas, struktur pertanggungjawabannya jelas dan tidak seperti sekarang yang posisinya masih sangat kecil di bawah otoritas jasa keuangan (OJK)," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com