Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi I: Masih Banyak Masyarakat Indonesia Anggap Covid-19 Hoaks

Kompas.com - 16/11/2020, 18:40 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Dave Laksono mengatakan, masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa Covid-19 hanya sekedar berita bohong atau hoaks.

Hal itu disampaikan Dave dalam webinar bertajuk 'Sinergi Industri Pertahanan dan Kesehatan Pascapandemi', Senin (16/11/2020).

"Sampai sekarang ini masih cukup banyak, masih 60 jutaan masyarakat Indonesia menganggap bahwa ini adalah hoaks, covid ini tidak benar," kata Dave.

Baca juga: Tangkal Hoaks Terkait Covid-19, Menkominfo Utamakan Literasi Publik

Menurut Dave, masyarakat juga banyak menganggap bahwa Covid-19 adalah buatan pemerintah Indonesia ataupun luar negeri.

Padahal, lanjut dia, sudah banyak bukti yakni adanya puluhan juta orang di dunia dinyatakan meninggal akibat Covid-19.

"Mungkin sudah seratusan juta orang di seluruh dunia yang terkena akan tetapi masih menganggap ini bahwa isu ini tidak benar ini, adalah sesuatu virus bohongan. Ini fakta yang saya pun masih suka temui," ujar dia.

Sebelumnya, Survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sebanyak 17 persen atau 45 juta orang masyarakat Indonesia tidak mempercayai adanya Covid-19.

Baca juga: Menkominfo: Ada Ribuan Hoaks terkait Covid-19, Mayoritas di Facebook

Hal tersebut disampaikan Anggota Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Suryopratomo dalam webinar Dewan Pers, Jumat (2/10/2020).

"Hasil survei BPS minggu lalu, 17 persen masyarakat Indonesia tidak percaya adanya Covid-19. Mereka menganggap bahwa tidak akan tertular," ujar Suryo.

Menurut dia, apabila 45 juta orang tersebut merupakan orang pembawa (carrier) virus penyebab Covid-19 tersebut, maka bisa dibayangkan jumlah angka penularan yang akan ditimbulkan dari aktivitas 45 juta orang tersebut.

"Maka tidak usah heran kalau positivity rate Indonesia di atas 11 persen," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com