Epidemiolog Minta Pemerintah Tak Diskriminatif Batasi Kerumunan

Kompas.com - 15/11/2020, 17:13 WIB
Ilustrasi Covid-19 SHUTTERSTOCKIlustrasi Covid-19


JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, meminta pemerintah tidak tebang pilih atau diskriminatif dalam menangani Covid-19 di Indonesia.

Dicky Budiman mengemukakan hal itu untuk menanggapi penambahan kasus Covid-19 sebanyak lebih dari 5.000 per hari dalam dua hari terakhir, yaitu Jumat (13/11/2020) dan Sabtu kemarin.

Menurut dia, penambahan kasus yang mencapai rekor baru di Indonesia itu disebabkan antara lain karena masih banyaknya keramaian atau kerumunan orang di tengah pandemi.

Dia mengatakan, siapa saja, utamanya pemerintah, atau tokoh publik bertugas untuk mencegah keramaian massa. Dia berharap agar pemerintah benar-benar menyikapi secara serius kasus Covid-19 di Indonesia.

Baca juga: Kapolri: Kerumunan Massa Tanpa Protokol Kesehatan Resahkan Masyarakat

"Pengendalian terhadap atau pembatasan terhadap keramaian massa itu juga tidak boleh tebang pilih. Harus tegas, jelas, harus siap. Tidak hanya melarang demo saja, dan lainnya, termasuk juga pilkada (pemilihan kepala daerah) itu dalam kategori keramaian ini," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Minggu (15/11/2020).

Ia menyebutkan bahwa pilkada pun rawan menyebabkan terjadinya lonjakan kasus baru. Dicky berpendapat, apabila pilkada tetap dilakukan pada Desember mendatang, bisa menjadi bom bunuh diri lonjakan kasus.

Efek dari adanya pilkada jika tetap dilakukan, akan terlihat pada 2021 ketika kasus semakin bertambah banyak per hari.

"Kita akan mengalami puncak yang panjang. Artinya, cepat atau lambat akan terjadi kematian yang tinggi dan tidak terhindarkan," ujarnya.

Dicky melihat, keramaian di tengah pandemi tidak hanya terjadi belakangan yang menyebabkan lonjakan kasus hingga menembus angka 5.000 per hari.

Dia mengkhawatirkan pandemi di Indonesia akan berlangsung lama. Bahkan, ia menyebut hingga kini Indonesia belum selesai menghadapi gelombang pertama Covid-19.

Baca juga: 3 Kerumunan Terjadi Setelah Rizieq Shihab Pulang, Hanya Satu yang Diberi Sanksi

"Artinya gelombang pertama Covid di Indonesia ini belum selesai. Kurva kita terus meningkat. Kita masih jauh dari usai," terang Dicky.

Pada Sabtu kemarin, Indonesia melaporkan 5.272 kasus baru Covid-19, sehingga total kasus Covid-19 menjadi 463.007.

Tambahan kasus baru yang menembus angka 5.000 itu merupakan yang kedua setelah laporan harian tertinggi dikonfirmasi pada Jumat dengan 5.444 kasus.

Kenaikan kasus itu terjadi dua minggu setelah libur panjang pada akhir Oktober 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Manuver Moeldoko Ketahuan Sekali, Kurang Cantik dan Tidak Etis

Pengamat: Manuver Moeldoko Ketahuan Sekali, Kurang Cantik dan Tidak Etis

Nasional
AHY Sebut Sejak Awal Motif Moeldoko Tidak Berubah

AHY Sebut Sejak Awal Motif Moeldoko Tidak Berubah

Nasional
AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

Nasional
Perludem: Perlu Ada Regulasi Adaptif untuk Selenggarakan Pemilu Saat Pandemi

Perludem: Perlu Ada Regulasi Adaptif untuk Selenggarakan Pemilu Saat Pandemi

Nasional
Nurdin Abdullah Sebut Uang yang Disita KPK untuk Masjid

Nurdin Abdullah Sebut Uang yang Disita KPK untuk Masjid

Nasional
AHY: Ada Kader yang Sudah Pindah Partai Ikut KLB di Sumut

AHY: Ada Kader yang Sudah Pindah Partai Ikut KLB di Sumut

Nasional
KPK Periksa Perdana Nurdin Abdullah Terkait Suap Infrastruktur di Sulsel

KPK Periksa Perdana Nurdin Abdullah Terkait Suap Infrastruktur di Sulsel

Nasional
AHY Tegaskan KLB di Sumatera Utara Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

AHY Tegaskan KLB di Sumatera Utara Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

Nasional
AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

Nasional
Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB yang Sebelumnya Dipecat AHY

Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB yang Sebelumnya Dipecat AHY

Nasional
Sebaran 6.971 Kasus Baru Covid-19, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.786

Sebaran 6.971 Kasus Baru Covid-19, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.786

Nasional
Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Nasional
Hasil Pemantauan Komnas HAM: Tidak Ada Jaminan atas Kesehatan Petugas Pascapilkada

Hasil Pemantauan Komnas HAM: Tidak Ada Jaminan atas Kesehatan Petugas Pascapilkada

Nasional
UPDATE 5 Maret: 1.114.537 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 5 Maret: 1.114.537 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X