Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/11/2020, 17:13 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, meminta pemerintah tidak tebang pilih atau diskriminatif dalam menangani Covid-19 di Indonesia.

Dicky Budiman mengemukakan hal itu untuk menanggapi penambahan kasus Covid-19 sebanyak lebih dari 5.000 per hari dalam dua hari terakhir, yaitu Jumat (13/11/2020) dan Sabtu kemarin.

Menurut dia, penambahan kasus yang mencapai rekor baru di Indonesia itu disebabkan antara lain karena masih banyaknya keramaian atau kerumunan orang di tengah pandemi.

Dia mengatakan, siapa saja, utamanya pemerintah, atau tokoh publik bertugas untuk mencegah keramaian massa. Dia berharap agar pemerintah benar-benar menyikapi secara serius kasus Covid-19 di Indonesia.

Baca juga: Kapolri: Kerumunan Massa Tanpa Protokol Kesehatan Resahkan Masyarakat

"Pengendalian terhadap atau pembatasan terhadap keramaian massa itu juga tidak boleh tebang pilih. Harus tegas, jelas, harus siap. Tidak hanya melarang demo saja, dan lainnya, termasuk juga pilkada (pemilihan kepala daerah) itu dalam kategori keramaian ini," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Minggu (15/11/2020).

Ia menyebutkan bahwa pilkada pun rawan menyebabkan terjadinya lonjakan kasus baru. Dicky berpendapat, apabila pilkada tetap dilakukan pada Desember mendatang, bisa menjadi bom bunuh diri lonjakan kasus.

Efek dari adanya pilkada jika tetap dilakukan, akan terlihat pada 2021 ketika kasus semakin bertambah banyak per hari.

"Kita akan mengalami puncak yang panjang. Artinya, cepat atau lambat akan terjadi kematian yang tinggi dan tidak terhindarkan," ujarnya.

Dicky melihat, keramaian di tengah pandemi tidak hanya terjadi belakangan yang menyebabkan lonjakan kasus hingga menembus angka 5.000 per hari.

Dia mengkhawatirkan pandemi di Indonesia akan berlangsung lama. Bahkan, ia menyebut hingga kini Indonesia belum selesai menghadapi gelombang pertama Covid-19.

Baca juga: 3 Kerumunan Terjadi Setelah Rizieq Shihab Pulang, Hanya Satu yang Diberi Sanksi

"Artinya gelombang pertama Covid di Indonesia ini belum selesai. Kurva kita terus meningkat. Kita masih jauh dari usai," terang Dicky.

Pada Sabtu kemarin, Indonesia melaporkan 5.272 kasus baru Covid-19, sehingga total kasus Covid-19 menjadi 463.007.

Tambahan kasus baru yang menembus angka 5.000 itu merupakan yang kedua setelah laporan harian tertinggi dikonfirmasi pada Jumat dengan 5.444 kasus.

Kenaikan kasus itu terjadi dua minggu setelah libur panjang pada akhir Oktober 2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com