Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Kerumunan Massa Tanpa Protokol Kesehatan Resahkan Masyarakat

Kompas.com - 14/11/2020, 16:04 WIB
Ardito Ramadhan,
Irfan Maullana

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menyatakan, kerumunan massa tanpa mengindahkan protokol kesehatan telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

"Terjadinya beberapa kerumunan massa tanpa protkol kesehatan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, seperti yang disampaikan warga maupun beberapa organisasi masyarakat melalui berbagai media," kata Idham dalam konferesi pers yang disiarkan akun YouTube Kompas TV, Sabtu (14/11/2020).

Idham pun mengimbau semua pihak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, termasuk menghindari kerumunan massa.

Ia mengingatkan, pandemi Covid-19 masih terjadi dan telah menyebabkan 457.735 orang di Indonesia terinfeksi Covid-19 dan 15.037 di antaranya meninggal dunia.

Baca juga: Polri Imbau Semua Pihak Ikuti Protokol Kesehatan, Hindari Kerumunan Massa

"Saya mengimbau dalam suasana pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini agar semua pihak mematuhi protokol kesehatan dengan senantiasa memakai masker, menjaga jarak aman dengan orang lain, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan massa," kata Idham.

Idham menambahkan, protokol kesehatan harus senantiasa dijalankan untuk keselamatan bersama dan semua orang yang ada di Indonesia.

Menurut Idham, hanya dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan maka masyarakat akan terhindar dari Covid-19.

Seperti diketahui, dalam sepekan terakhir, terdapat sejumlah peristiwa yang menyebabkan munculnya kerumunan massa.

Baca juga: Kerumunan Saat Kedatangan Rizieq Shihab Bisa Jadi Bahan Evaluasi Izin Reuni PA 212 di Monas

Salah satunya ialah kerumunan massa yang menyambut kedatangan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (10/11/2020).

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito pun berharap kerumunan massa tersebut tidak terulang lagi demi mencegah penularan virus corona.

"Kami berharap kejadian kemarin adalah kejadian yang terakhir karena hal ini berimplikasi terhadap potensi penularan dan peningkatan kasus yang sangat besar," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (12/11/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com