Pemerintah Diminta Transparan soal Anggaran Penanganan Covid-19

Kompas.com - 06/11/2020, 16:06 WIB
Seorang warga menggunakan masker berdiri didepan rumahnya di Jalan Tambora RT 01/07, Kelurahan Tambora, Jakarta Barat, Rabu (1/4/2020). Sejumlah kelurahan di Ibu Kota mulai menutup akses jalan untuk mencegah penyebaran virus corona atau  COVID-19. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSeorang warga menggunakan masker berdiri didepan rumahnya di Jalan Tambora RT 01/07, Kelurahan Tambora, Jakarta Barat, Rabu (1/4/2020). Sejumlah kelurahan di Ibu Kota mulai menutup akses jalan untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendorong Kementerian Keuangan untuk membuat instrumen atau dashboard agar publik dapat mengetahui anggaran pemerintah dalam penanganan Covid-19. 

Sekjen FITRA Misbah Hasan mengatakan hal itu perlu dilakukan sebagai bentuk transparansi untuk menghindari potensi korupsi dalam penanganan Covid-19.

"Dari awal selalu kita dorong bagaimana Kemenkeu, misalnya dengan KPK bisa membuat semacam dashboard anggaran penanganan Covid-19 ini," kata Misbah dalam diskusi virtual, Jumat (6/11/2020).

Baca juga: FITRA: Realiasi APBD untuk Tangani Covid-19 di 16 Provinsi Ini Terendah, Jakarta Termasuk

Misbah mengatakan, dashboard itu dapat berisi mengenai sumber-sumber pendanaan dari anggaran penanganan Covid-19 baik pendapatan maupun belanja.

Dengan demikian, Kemenkeu dapat menyampaikan sumber pendanaan anggaran secara reguler.

"Dari sisi belanja misalnya terkait untuk Pemulihan Ekonomi Nasional, itu seharusnya ada dashboard khusus yang mungkin harusnya per harian. Kalau sekarang ini kan memang laporan realisasi anggaran termasuk PEN itu kan bulanan, itu pun yang disampaikan masih sangat umum," ucap Misbah.

Baca juga: FITRA Temukan Potensi Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19

Selain itu, kata Misbah, pihaknya juga mendorong Kemenkeu untuk membuat dashboard terkait anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dashboard tersebut diharapkan dapat menjelaskan lebih dari apa yang disampaikan setiap bulan oleh Menteri Keuangan.

Misbah menjelaskan, transparansi oleh pemerintah diperlukan untuk menghindari potensi korupsi terkait anggaran penanganan Covid-19, terutama pada sektor kesehatan.

"Potensi korupsi secara umum itu ada di sektor kesehatan, terutama mengabaikan prosedur pengadaan barang jasa, pemotongan atau ketertutupan pengadaan barang jasanya," ucap Misbah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.373.836 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Tingginya Jumlah Anak Putus Sekolah

1.373.836 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Tingginya Jumlah Anak Putus Sekolah

Nasional
Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Nasional
Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan 'Abuse of Power'

Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan "Abuse of Power"

Nasional
Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Nasional
UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Nasional
Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Nasional
Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Nasional
Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Nasional
UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X