Kompas.com - 06/11/2020, 16:06 WIB
Seorang warga menggunakan masker berdiri didepan rumahnya di Jalan Tambora RT 01/07, Kelurahan Tambora, Jakarta Barat, Rabu (1/4/2020). Sejumlah kelurahan di Ibu Kota mulai menutup akses jalan untuk mencegah penyebaran virus corona atau  COVID-19. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSeorang warga menggunakan masker berdiri didepan rumahnya di Jalan Tambora RT 01/07, Kelurahan Tambora, Jakarta Barat, Rabu (1/4/2020). Sejumlah kelurahan di Ibu Kota mulai menutup akses jalan untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendorong Kementerian Keuangan untuk membuat instrumen atau dashboard agar publik dapat mengetahui anggaran pemerintah dalam penanganan Covid-19. 

Sekjen FITRA Misbah Hasan mengatakan hal itu perlu dilakukan sebagai bentuk transparansi untuk menghindari potensi korupsi dalam penanganan Covid-19.

"Dari awal selalu kita dorong bagaimana Kemenkeu, misalnya dengan KPK bisa membuat semacam dashboard anggaran penanganan Covid-19 ini," kata Misbah dalam diskusi virtual, Jumat (6/11/2020).

Baca juga: FITRA: Realiasi APBD untuk Tangani Covid-19 di 16 Provinsi Ini Terendah, Jakarta Termasuk

Misbah mengatakan, dashboard itu dapat berisi mengenai sumber-sumber pendanaan dari anggaran penanganan Covid-19 baik pendapatan maupun belanja.

Dengan demikian, Kemenkeu dapat menyampaikan sumber pendanaan anggaran secara reguler.

"Dari sisi belanja misalnya terkait untuk Pemulihan Ekonomi Nasional, itu seharusnya ada dashboard khusus yang mungkin harusnya per harian. Kalau sekarang ini kan memang laporan realisasi anggaran termasuk PEN itu kan bulanan, itu pun yang disampaikan masih sangat umum," ucap Misbah.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: FITRA Temukan Potensi Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19

Selain itu, kata Misbah, pihaknya juga mendorong Kemenkeu untuk membuat dashboard terkait anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dashboard tersebut diharapkan dapat menjelaskan lebih dari apa yang disampaikan setiap bulan oleh Menteri Keuangan.

Misbah menjelaskan, transparansi oleh pemerintah diperlukan untuk menghindari potensi korupsi terkait anggaran penanganan Covid-19, terutama pada sektor kesehatan.

"Potensi korupsi secara umum itu ada di sektor kesehatan, terutama mengabaikan prosedur pengadaan barang jasa, pemotongan atau ketertutupan pengadaan barang jasanya," ucap Misbah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesta Pernikahan Dapat Picu Klaster Covid-19, Menko PMK: Harus Diwaspadai

Pesta Pernikahan Dapat Picu Klaster Covid-19, Menko PMK: Harus Diwaspadai

Nasional
16 Pegawai Kementerian PANRB Positif Covid-19, Tjahjo Terapkan WFH 75 Persen

16 Pegawai Kementerian PANRB Positif Covid-19, Tjahjo Terapkan WFH 75 Persen

Nasional
PGI Dorong Gereja Tahan Diri Adakan Ibadah di Tengah Lonjakan Covid-19

PGI Dorong Gereja Tahan Diri Adakan Ibadah di Tengah Lonjakan Covid-19

Nasional
IDAI: Kasus Covid-19 pada Anak 12,5 Persen, Semua Kegiatan Harus Daring

IDAI: Kasus Covid-19 pada Anak 12,5 Persen, Semua Kegiatan Harus Daring

Nasional
ICW Pertanyakan Ketidaktahuan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal Penggagas TWK

ICW Pertanyakan Ketidaktahuan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal Penggagas TWK

Nasional
Kapolri Tinjau Vaksinasi dan Posko PPKM Mikro di Madiun dan Bangkalan

Kapolri Tinjau Vaksinasi dan Posko PPKM Mikro di Madiun dan Bangkalan

Nasional
Wapres Ingin Seluruh Komponen Cadangan dan Pendukung Disiapkan Sejak Dini

Wapres Ingin Seluruh Komponen Cadangan dan Pendukung Disiapkan Sejak Dini

Nasional
Mendagri Sebut Produk Indonesia Tak Kalah dengan Brand Luar Negeri

Mendagri Sebut Produk Indonesia Tak Kalah dengan Brand Luar Negeri

Nasional
Luhut: Kita Mudah Membangun, tetapi Kadang-kadang Susah Memelihara

Luhut: Kita Mudah Membangun, tetapi Kadang-kadang Susah Memelihara

Nasional
Wapres Ingatkan Seluruh Komponen Bangsa Selalu Siap Siaga dan Waspada

Wapres Ingatkan Seluruh Komponen Bangsa Selalu Siap Siaga dan Waspada

Nasional
52 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, 12 di Antaranya Anggota DPR

52 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, 12 di Antaranya Anggota DPR

Nasional
46 Anggota dan Staf DPR Covid-19, Cak Imin Dorong Rapat DPR digelar Virtual

46 Anggota dan Staf DPR Covid-19, Cak Imin Dorong Rapat DPR digelar Virtual

Nasional
Pemerintah Tanggung Biaya Penanganan KIPI Vaksin Covid-19, Termasuk Program Gotong Royong

Pemerintah Tanggung Biaya Penanganan KIPI Vaksin Covid-19, Termasuk Program Gotong Royong

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Rumah Tangga Tersambung Jaringan Gas Bumi pada 2024

Pemerintah Targetkan 4 Juta Rumah Tangga Tersambung Jaringan Gas Bumi pada 2024

Nasional
Sebaran Virus Corona Varian Alpha, Beta, dan Delta di 12 Provinsi...

Sebaran Virus Corona Varian Alpha, Beta, dan Delta di 12 Provinsi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X