Fitra Temukan Potensi Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19

Kompas.com - 06/11/2020, 14:01 WIB
Warga menggunakan masker berjalan di samping mural bergambar COVID-19 di jalan Roda 2 Gang Mesin RT 01/01, Kelurahan Babakan Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/10/2020). Mural dalam bentuk himbauan protokol kesehatan pencegahan dan penyebaran COVID-19 tersebut untuk mengingatkan warga bahwa Kota Bogor masih berada dalam zona merah atau risiko tinggi penyebaran COVID-19 dengan kumulatif kasus positif sebanyak 1.511 pasien. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc. ANTARA FOTO/ARIF FIRMANSYAHWarga menggunakan masker berjalan di samping mural bergambar COVID-19 di jalan Roda 2 Gang Mesin RT 01/01, Kelurahan Babakan Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/10/2020). Mural dalam bentuk himbauan protokol kesehatan pencegahan dan penyebaran COVID-19 tersebut untuk mengingatkan warga bahwa Kota Bogor masih berada dalam zona merah atau risiko tinggi penyebaran COVID-19 dengan kumulatif kasus positif sebanyak 1.511 pasien. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ( Fitra) menemukan potensi korupsi anggaran penanganan Covid-19.

Sekjen Fitra Misbah Hasan mengatakan, potensi korupsi terdapat di sektor kesehatan terkait prosedur pengadaan barang dan jasa untuk penanganan pandemi.

"Tertutupnya pengadaan barang jasanya, misalnya prosedur bidding, standar harga ataupun prosedur pengadaan lain, misal APD (alat pelindung diri)," kata Misbah dalam diskusi virtual, Jumat (6/11/2020).

Baca juga: FITRA: Ada Kesengajaan Publik Tidak Dilibatkan dalam Pembahasan KUA-PPAS 2021

Ia juga menyoroti potensi korupsi terkait pemotongan pemberian gaji atau insentif dan tunjangan kepada petugas kesehatan yang tidak sesuai ketentuan.

Selain potensi korupsi dalam sektor kesehatan, Misbah mengungkapkan temuan potensi korupsi bantuan sosial karena tidak transparannya realokasi anggaran.

Ia memaparkan enam potensi korupsi bantuan sosial. Pertama, pendataan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bansos yang dilakukan serampangan, belum diperbarui dan diverifikasi, sehingga adanya penerima bantuan salah sasaran.

"Di level bansos itu, datanya masih bermasalah. Lalu ada juga penggelapan dana bantuan, pungutan liar, politisasi bantuan, dan conflict interest itu juga masih tinggi," jelas dia.

Baca juga: Ini Potensi Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19 Menurut Fitra

Ia juga meminta penjelasan dari pemerintah terkait adanya tambahan anggaran Covid-19 yang dialokasikan ke Bagian Anggaran Bendahara Umum (Babun).

"Babun ini perlu dijelaskan, siapa sih pengguna anggaran dari Babun ini. Karena anggaran yang cukup besar itu ada di sana, terutama untuk penanganan Covid," tambahnya.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah agar transparan dalam memberikan data anggaran penanganan Covid-19.

Transparansi itu, kata Misbah, terdiri dari penjelasan sumber anggaran, jumlah anggaran, jenis belanja, sasaran tiap belanja, dan akses data yang dipermudah.

Baca juga: Ini 4 Potensi Korupsi Penanganan Covid-19 Menurut KPK

Menurut Misbah, semestinya masyarakat juga harus diberi ruang untuk mengawal anggaran tersebut. Ia mengatakan, masyarakat perlu mengetahui realisasi anggaran per hari hingga per bulan.

Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui hasil tata kelola anggaran Covid-19. Dengan kata lain, masyarakat yang akan mengaudit atau mengawasi tata kelola anggaran.

"Dari sisi akuntabilitas, mestinya masyarakat diberi ruang ya untuk pengawalan terhadap dana Covid-19 ini," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aksi Nirkekerasan dan Tantangannya di Tengah Ancaman UU ITE

Aksi Nirkekerasan dan Tantangannya di Tengah Ancaman UU ITE

Nasional
Mutasi Virus Corona Ditemukan, Pimpinan DPR Minta Pemeriksaan di Bandara Internasional Diperketat

Mutasi Virus Corona Ditemukan, Pimpinan DPR Minta Pemeriksaan di Bandara Internasional Diperketat

Nasional
Meneladani Artidjo dari Jauh

Meneladani Artidjo dari Jauh

Nasional
Jokowi Ingin Lebih Banyak UMKM yang Jadi Eksportir

Jokowi Ingin Lebih Banyak UMKM yang Jadi Eksportir

Nasional
Kapolri Pimpin Sertijab 4 Kapolda dan Kenaikan Pangkat 12 Perwira

Kapolri Pimpin Sertijab 4 Kapolda dan Kenaikan Pangkat 12 Perwira

Nasional
Cegah Kasus Dua Kewarganegaraan, Dirjen Dukcapil: Masyarakat Perlu Diwajibkan Deklarasi jika Jadi WNA

Cegah Kasus Dua Kewarganegaraan, Dirjen Dukcapil: Masyarakat Perlu Diwajibkan Deklarasi jika Jadi WNA

Nasional
Dipertanyakan Hakim soal Kualifikasi Jadi Penasihat Menteri KKP, Ini Penjelasan Effendi Gazali

Dipertanyakan Hakim soal Kualifikasi Jadi Penasihat Menteri KKP, Ini Penjelasan Effendi Gazali

Nasional
Kakak Artis Boiyen Meninggal Dunia Tertabrak Kereta Api di Kalideres

Kakak Artis Boiyen Meninggal Dunia Tertabrak Kereta Api di Kalideres

Nasional
Bertolak ke Banten, Presiden Jokowi Akan Resmikan Bendungan Sindang Heula

Bertolak ke Banten, Presiden Jokowi Akan Resmikan Bendungan Sindang Heula

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya KKP

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya KKP

Nasional
Kabareskrim Agus Andrianto Temui Pimpinan KPK, Bahas Penguatan Supervisi

Kabareskrim Agus Andrianto Temui Pimpinan KPK, Bahas Penguatan Supervisi

Nasional
Dukung PPKM Mikro, Kemenko PMK Minta Penyaluran Dana Desa 2021 Segera Dilaksanakan

Dukung PPKM Mikro, Kemenko PMK Minta Penyaluran Dana Desa 2021 Segera Dilaksanakan

Nasional
Jokowi: Ada yang Tak Benar di Perdagangan Digital, Membunuh UMKM

Jokowi: Ada yang Tak Benar di Perdagangan Digital, Membunuh UMKM

Nasional
Rakor dengan KPK, Menag Akui Pihaknya Kerap Sulit Awasi Pelaksanaan Anggaran hingga Tingkat Kecamatan

Rakor dengan KPK, Menag Akui Pihaknya Kerap Sulit Awasi Pelaksanaan Anggaran hingga Tingkat Kecamatan

Nasional
Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X