Salin Artikel

Pemerintah Diminta Transparan soal Anggaran Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendorong Kementerian Keuangan untuk membuat instrumen atau dashboard agar publik dapat mengetahui anggaran pemerintah dalam penanganan Covid-19. 

Sekjen FITRA Misbah Hasan mengatakan hal itu perlu dilakukan sebagai bentuk transparansi untuk menghindari potensi korupsi dalam penanganan Covid-19.

"Dari awal selalu kita dorong bagaimana Kemenkeu, misalnya dengan KPK bisa membuat semacam dashboard anggaran penanganan Covid-19 ini," kata Misbah dalam diskusi virtual, Jumat (6/11/2020).

Misbah mengatakan, dashboard itu dapat berisi mengenai sumber-sumber pendanaan dari anggaran penanganan Covid-19 baik pendapatan maupun belanja.

Dengan demikian, Kemenkeu dapat menyampaikan sumber pendanaan anggaran secara reguler.

"Dari sisi belanja misalnya terkait untuk Pemulihan Ekonomi Nasional, itu seharusnya ada dashboard khusus yang mungkin harusnya per harian. Kalau sekarang ini kan memang laporan realisasi anggaran termasuk PEN itu kan bulanan, itu pun yang disampaikan masih sangat umum," ucap Misbah.

Selain itu, kata Misbah, pihaknya juga mendorong Kemenkeu untuk membuat dashboard terkait anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dashboard tersebut diharapkan dapat menjelaskan lebih dari apa yang disampaikan setiap bulan oleh Menteri Keuangan.

Misbah menjelaskan, transparansi oleh pemerintah diperlukan untuk menghindari potensi korupsi terkait anggaran penanganan Covid-19, terutama pada sektor kesehatan.

"Potensi korupsi secara umum itu ada di sektor kesehatan, terutama mengabaikan prosedur pengadaan barang jasa, pemotongan atau ketertutupan pengadaan barang jasanya," ucap Misbah.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/06/16065571/pemerintah-diminta-transparan-soal-anggaran-penanganan-covid-19

Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke