Menurut Pakar, Ada 3 Sesat Pikir Pelaksanaan Debat Politik di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali mengungkap tiga sesat pikir dalam pelaksanaan debat politik yang ada di Indonesia.

Sesat pikir yang pertama, menurut dia, adalah bahwa pelaksanaan debat harus meriah.

"Saya enggak tahu siapa yang memulainya, entah siapa yang memulainnya sampai debat itu harus meriah seperti sebuah pertunjukan," kata Effendi dalam webinar bertajuk 'Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan Calon dan Iklan Kampanye pada Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19', Jumat (6/11/2020).

Baca juga: Jokowi Tak Dampingi Gibran di Debat Pilkada Solo

"Harus ada audiensnya di belakangnya, tepuk tangan, saya jarang waktu mengikuti perkuliahan-perkuliahan ada debat seperti itu," lanjut dia.

Sesat pikir yang kedua adalah pelaksanaan debat dengan diselingi iklan komersil. Ia mengatakan, tidak ada pelaksanaan debat politik di negara maju yang diselingi iklan.

"Debat itu ada iklannya. Itu betul-betul menyedihkan. Kita menggadaikan kehormatan dari sebuah upaya mencari pemimpin yang baik kepada kapitalisme," ujarnya.

Sementara sesat pikir yang ketiga adanya pertanyaan yang dibocorkan dan kesulitan dalam memilih moderator debat.

"Seakan-akan memilih moderator itu demikian susah karena dia pasti berpihak, karena dia pasti ada irisannya dengan berbagai hal lainnya," ucap dia.

Untuk diketahui, saat ini Indonesia tengah dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.

Baca juga: Menurut Bawaslu, Ini Kerawanan yang Mungkin Terjadi dalam Debat Publik Pilkada 2020

Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye akan berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.