Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/11/2020, 13:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengungkapkan, perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 menimbulkan defisit anggaran yang terkoreksi semakin dalam.

"Kita coba potret postur APBN 2020, ada kontraksi yang cukup dalam di pendapatan negara, tapi belanjanya naik cukup signifikan dari murni ke perubahan kedua, sehingga menimbulkan defisit anggaran cukup tinggi dari minus Rp 307,2 triliun atau 1,76 persen terhadap PDB, menjadi minus Rp 1.039,2 triliun," kata Misbah dalam diskusi virtual, Jumat (6/11/2020).

Adapun komposisi belanja negara, sebut dia, lebih banyak dialokasikan untuk Pemerintah Pusat, yaitu sebesar Rp 1.975,2 triliun atau 72,1 persen.

Baca juga: Pemerintah Jorjoran Gelontorkan Anggaran PEN, tetapi Laju Konsumsi Masih Tertahan, Kok Bisa?

Sementara, rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) fluktuatif sebesar Rp 763,9 triliun atau 27,9 persen terhadap Total Belanja Negara yang berjumlah Rp 2.739,1 triliun.

"Jadi TKDD secara presentase ada penurunan ya. Meski secara nominal mungkin ada kenaikan sedikit dari Perpres 54 ke Perpres 72," ujarnya.

Dalam pemaparannya, Misbah menunjukkan perubahan postur APBN 2020 yang awalnya berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2019 yang lalu mengalami perubahan dua kali karena adanya Covid-19.

Tercatat dua kali perubahan postur APBN 2020 yaitu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020, dan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Baca juga: Anggaran Covid-19 pada 2021 Diutamakan untuk Pengadaan Vaksin

Pada UU Nomor 20 Tahun 2019, tercatat defisit negara minus Rp 307,2 triliun. Lalu, semakin dalam pada Perpres 54 Tahun 2020 yaitu minus Rp 852,9 triliun, dan Perpres 72 Tahun 2020 sebesar minus Rp 1.039,2 triliun.

Selain memaparkan perubahan postur APBN 2020, Misbah juga mengutarakan bahwa realokasi anggaran penanganan Covid-19 juga mengalami perubahan.

Awalnya, kata dia, realokasi itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020.

Kala itu, biaya penanganan Covid-19 tercatat sebesar Rp 405,1 triliun. Kemudian, dengan adanya Perpres 54 Tahun 2020 biaya berubah naik menjadi Rp 677,2 triliun.

Terakhir, pada Perpres 72 Tahun 2020, pemerintah kembali menaikkan biaya penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Tahun Ini Akan Jadi Momen Kebangkitan Pariwisata Indonesia

Jokowi: Tahun Ini Akan Jadi Momen Kebangkitan Pariwisata Indonesia

Nasional
Hasil Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Belum Disampaikan ke Publik, Pengamat: Tak Sesuai Keinginan Nasdem?

Hasil Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Belum Disampaikan ke Publik, Pengamat: Tak Sesuai Keinginan Nasdem?

Nasional
Sekjen PDI-P: Saya Dengar, Pak Surya Paloh Sudah Lama Mau Ketemu Pak Jokowi

Sekjen PDI-P: Saya Dengar, Pak Surya Paloh Sudah Lama Mau Ketemu Pak Jokowi

Nasional
Tanam Pohon dan Bersih-bersih Kota Bandung, Sekjen PDI-P Sampaikan Pesan Megawati

Tanam Pohon dan Bersih-bersih Kota Bandung, Sekjen PDI-P Sampaikan Pesan Megawati

Nasional
Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Nasional
PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

Nasional
Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Nasional
Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Nasional
Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Nasional
Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Nasional
Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Nasional
Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Nasional
PKS: Deklarasi Dukungan untuk Anies Hanya Masalah Timing dan Momentum

PKS: Deklarasi Dukungan untuk Anies Hanya Masalah Timing dan Momentum

Nasional
PDI-P Akan Hormati Apapun Putusan Terkait UU Desa, baik Gugatan di MK Maupun Wacana Revisi

PDI-P Akan Hormati Apapun Putusan Terkait UU Desa, baik Gugatan di MK Maupun Wacana Revisi

Nasional
Viral Foto Anak Korban Penculikan Diambil Organnya di Depok, Bareskrim: Hoaks!

Viral Foto Anak Korban Penculikan Diambil Organnya di Depok, Bareskrim: Hoaks!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.