Fitra: Defisit APBN 2020 Terkoreksi Semakin Dalam, Minus Rp 1.039 Triliun

Kompas.com - 06/11/2020, 13:47 WIB
ilustrasi rupiah, ilustrasi anggaran thikstockphotosilustrasi rupiah, ilustrasi anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengungkapkan, perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 menimbulkan defisit anggaran yang terkoreksi semakin dalam.

"Kita coba potret postur APBN 2020, ada kontraksi yang cukup dalam di pendapatan negara, tapi belanjanya naik cukup signifikan dari murni ke perubahan kedua, sehingga menimbulkan defisit anggaran cukup tinggi dari minus Rp 307,2 triliun atau 1,76 persen terhadap PDB, menjadi minus Rp 1.039,2 triliun," kata Misbah dalam diskusi virtual, Jumat (6/11/2020).

Adapun komposisi belanja negara, sebut dia, lebih banyak dialokasikan untuk Pemerintah Pusat, yaitu sebesar Rp 1.975,2 triliun atau 72,1 persen.

Baca juga: Pemerintah Jorjoran Gelontorkan Anggaran PEN, tetapi Laju Konsumsi Masih Tertahan, Kok Bisa?

Sementara, rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) fluktuatif sebesar Rp 763,9 triliun atau 27,9 persen terhadap Total Belanja Negara yang berjumlah Rp 2.739,1 triliun.

"Jadi TKDD secara presentase ada penurunan ya. Meski secara nominal mungkin ada kenaikan sedikit dari Perpres 54 ke Perpres 72," ujarnya.

Dalam pemaparannya, Misbah menunjukkan perubahan postur APBN 2020 yang awalnya berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2019 yang lalu mengalami perubahan dua kali karena adanya Covid-19.

Tercatat dua kali perubahan postur APBN 2020 yaitu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020, dan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Baca juga: Anggaran Covid-19 pada 2021 Diutamakan untuk Pengadaan Vaksin

Pada UU Nomor 20 Tahun 2019, tercatat defisit negara minus Rp 307,2 triliun. Lalu, semakin dalam pada Perpres 54 Tahun 2020 yaitu minus Rp 852,9 triliun, dan Perpres 72 Tahun 2020 sebesar minus Rp 1.039,2 triliun.

Selain memaparkan perubahan postur APBN 2020, Misbah juga mengutarakan bahwa realokasi anggaran penanganan Covid-19 juga mengalami perubahan.

Awalnya, kata dia, realokasi itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020.

Kala itu, biaya penanganan Covid-19 tercatat sebesar Rp 405,1 triliun. Kemudian, dengan adanya Perpres 54 Tahun 2020 biaya berubah naik menjadi Rp 677,2 triliun.

Terakhir, pada Perpres 72 Tahun 2020, pemerintah kembali menaikkan biaya penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Nasional
Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Nasional
KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Nasional
Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X