KILAS

Sukseskan Pemilihan Serentak 2020, Kominfo Siap Sokong KPU

Kompas.com - 04/11/2020, 08:00 WIB
Komisioner KPU Cianjur memerlihatkan spesimen surat suara yang akan dipakai dalam Pilkada Cianjur 2020 KOMPAS.COM/FIRMAN TAUFIQURRAHMANKomisioner KPU Cianjur memerlihatkan spesimen surat suara yang akan dipakai dalam Pilkada Cianjur 2020

KOMPAS.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kemkominfo) Widodo Muktiyo mengatakan, ada beberapa tugas Kominfo dalam pemilihan serentak 2020.

“Tugas Kominfo tidak hanya sebatas sosialisasi dan menangani konten hoaks semata, tetapi juga menyokong hingga sisi teknis,” ujar Widodo.

Sisi teknis tersebut, seperti halnya membantu Komisi Pemilihan Umum ( KPU) dalam pemetaan jaringan internet di wilayah-wilayah yang menyelenggarakan pemilihan.

Lebih lanjut Widodo mengungkapkan, Kominfo siap mem-backup  atau sokong KPU dari segala lini. Baik dari sisi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, keamanan siber, hingga pemetaan jaringan.

Baca juga: Kominfo Siapkan 3 Skema Pendanaan Infrastruktur Digital Indonesia

Sementara itu, KPU sendiri akan melakukan pembenahan di pusat maupun daerah guna mendukung lancarnya pemilihan serentak 2020.

Pembenahan tersebut salah satunya adalah pembangunan kapasitas digital untuk sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur penunjang teknologi informasi.

Untuk mendukung keamanan siber, KPU bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Kominfo.

“Kami mendukung penuh langkah KPU untuk penguatan infrastruktur penunjang teknologi informasi,” kata Widodo, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: Kominfo Sorot Praktik Politik Uang dan Identitas pada Pilkada 2020

Di Kominfo, lanjut Widodo, kerja sama dengan KPU bisa dilakukan lintas Direktorat Jenderal (Ditjen), sesuai kebutuhan KPU.

Dalam kesempatan tersebut, KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Kominfo turut menandatangani nota kesepahaman.

Nota ini berisi tentang manajemen dan pengawasan konten internet dalam penyelenggaran pemilihan gubernur, bupati atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020.

Widodo menjelaskan, selain pengawasan internet yang menjadi isu krusial, KPU dan Kominfo turut mengembangkan informasi tentang penerapan aplikasi sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).

Baca juga: Kominfo: Tak Ada Upaya Memberangus Masyarakat dengan UU ITE

Aplikasi rekapitulasi berbasis elektronik ini, kata Widodo, membutuhkan titik koordinat masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan kekuatan jaringan yang memadai.

“Oleh karena itu, kami meminta KPU untuk mengumpulkan data koordinat masing-masing TPS agar menjadi acuan Kominfo dalam melakukan penguatan jaringan internet,” ujar Widodo.

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X