PSHK: Kesalahan Perumusan di UU Cipta Kerja akibat Proses Pembentukan yang Dipaksakan

Kompas.com - 03/11/2020, 14:14 WIB
Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi di Kantor PSHK, Puri Imperium, Jalan Kuningan Madya, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARIDirektur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi di Kantor PSHK, Puri Imperium, Jalan Kuningan Madya, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menyebut ada sejumlah kesalahan perumusan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK Fajri Nursyamsi mengatakan, kesalahan perumusan dalam UU Cipta Kerja merupakan akibat dari pembentukan undang-undang yang dipaksakan dan tidak transparan.

"Kesalahan perumusan tersebut bukan sekadar kesalahan ketik, tetapi perlu dimaknai sebagai buah dari proses pembentukan regulasi yang dipaksakan dan mengorbankan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas," kata Fajri, melalui keterangan tertulis, Selasa (3/11/2020).

Baca juga: Istana Bungkam soal Dugaan Salah Ketik di UU Cipta Kerja

Fajri menuturkan, kesalahan perumusan itu ditemukan pada Pasal 6 UU Cipta Kerja yang mencantumkan rujukan Pasal 5 Ayat (1) huruf a. Padahal Pasal 5 UU Cipta Kerja tidak memiliki ayat.

Kemudian, Pasal 175 Ayat (5) tertulis merujuk pada ayat (3), padahal seharusnya merujuk pada ayat (4).

Fajri mengatakan, kesalahan perumusan itu merupakan bentuk pelanggaran atas asas kejelasan rumusan yang diatur dalam Pasal 5 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Hal itu semakin menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja mengandung cacat formil dan harus dipertimbangkan serius oleh Mahkamah Konstitusi dalam menindaklanjuti permohonan uji formil nantinya," ujar Fajri.

Baca juga: Ada Kesalahan Ketik Fatal, Proses UU Cipta Kerja Dinilai Ugal-ugalan

Menurut Fajri, Presiden Joko Widodo dapat menerbitakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk memperbaiki kesalahan redaksional dalam UU Cipta Kerja.

Kendati demikitan, langkah itu tetap tidak memberikan jalan keluar atas kerusakan yang telah terjadi akibat proses legislasi yang buruk.

PSHK pun menyampaikan tiga desakan atas temuan tersebut. Pertama, Pemerintah tidak melanjutkan proses pembentukan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja.

PSHK mendesak agar pemerintah fokus lebih dahulu untuk memperbaiki proses pembentukan perundang-undangan agar praktik bermasalah tidak kembali terulang.

Baca juga: Pekerja Tidak Bisa Ajukan PHK Jika Dirugikan Perusahaan dalam UU Cipta Kerja

Kedua, Pemerintah dan DPR mengevaluasi proses legislasi secara menyeluruh agar kesalahan-kesalahan yang terjadi tidak terulang.

Ketiga, meminta Mahkamah Konstitusi mengoreksi total atas kesalahan prosedur pembentukan UU Cipta Kerja dengan menyatakan UU tersebut tidak mengikat secara hukum dalam hal permohonan uji formil.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 4.530 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah di India dan Bahrain

UPDATE: 4.530 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah di India dan Bahrain

Nasional
2 Hari Penyekatan Mudik Lebaran, Kakorlantas: 32.815 Kendaraan Putar Balik

2 Hari Penyekatan Mudik Lebaran, Kakorlantas: 32.815 Kendaraan Putar Balik

Nasional
9 Kasatgas, Novel Baswedan, dan Pengurus Inti Wadah Pegawai Disebut Tak Lolos TWK di KPK

9 Kasatgas, Novel Baswedan, dan Pengurus Inti Wadah Pegawai Disebut Tak Lolos TWK di KPK

Nasional
Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 bagi Semua Negara

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 bagi Semua Negara

Nasional
Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia 2 Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia 2 Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Nasional
Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Nasional
Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Nasional
Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Nasional
Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Nasional
Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Nasional
Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Nasional
Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Nasional
Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X