Dorong UU Cipta Kerja Digugat Ke MK, Komisi X Minta Pegiat Pendidikan Percaya pada Hakim Konstitusi

Kompas.com - 03/11/2020, 14:12 WIB
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam rapat kerja bersama Menpora Zainudin Amali, Selasa (14/4/2020). Dokumen Komisi X DPRKetua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam rapat kerja bersama Menpora Zainudin Amali, Selasa (14/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta pegiat pendidikan yang akan melakukan judicial review atau uji materi terkait pasal pendidikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja percaya pada hakim Mahkamah Konstitusi.

“Tentu saya berharap (pegiat pendidikan) memberikan ruang dalam hal ini kepada hakim konstitusi untuk menelaah terkait dengan adanya paragraf 12 pasal 65 itu,” ujar Syaiful Huda saat dihubungi Kompas.com, Selasa (3/11/2020).

Adapun, Pasal yang menuai protes dari pegiat pendidikan yakni Pasal 65. Pasal ini terdapat dalam Paragraf 12 yang mengatur pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 65 Ayat (1) berbunyi: "Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini".

Baca juga: UU Cipta Kerja, Komisi X Persilakan Pegiat Pendidikan Gugat ke MK

Dalam UU Cipta Kerja, perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Definisi itu dimuat dalam Pasal 1.

Huda mengatakan, regulasi atau undang-undang terkait pendidikan dalam perjalannya juga pernah melakukan pengujian materi dan mendapatkan kepastian hukumnya.

“Sudah pernah ada substansi yang hampir mirip, sudah pernah ada preseden hukumnya,” kata Huda.

Oleh karena itu, ia berharap pegiat pendidikan memberikan ruang dan mempercayakan uji materi tersebut di Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: UU Cipta Kerja Atur Perizinan untuk Sektor Pendidikan, Ini Paparannya

Kendati demikian, Huda mempersilakan pegiat pendidikan yang merasa keberatan adanya pasal pendidikan untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konsitusi.

"Karena undang-undang ini sudah resmi berlaku, saya atas nama Komisi X menyarankan (pegiat pendidikan) untuk menggunakan hak konstitusionalnya melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi," ucap Huda

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Nasional
Banjir Rasa Pilpres

Banjir Rasa Pilpres

Nasional
ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

Nasional
Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Nasional
Jokowi Kenang Artidjo Alkostar: Rajin, Jujur, Punya Integritas Tinggi

Jokowi Kenang Artidjo Alkostar: Rajin, Jujur, Punya Integritas Tinggi

Nasional
Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia Pakai Sistem Drive Thru, Ini Informasinya

Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia Pakai Sistem Drive Thru, Ini Informasinya

Nasional
Melayat Artidjo Alkostar, Jokowi: Kita Kehilangan Putra Terbaik Bangsa

Melayat Artidjo Alkostar, Jokowi: Kita Kehilangan Putra Terbaik Bangsa

Nasional
PKS Gelar Rakernas, Susun Strategi Kemenangan Jelang 2024

PKS Gelar Rakernas, Susun Strategi Kemenangan Jelang 2024

Nasional
Polemik Vaksinasi Gotong Royong

Polemik Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kronologi OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah | Ketum PBNU Usulkan Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Berzakat

[POPULER NASIONAL] Kronologi OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah | Ketum PBNU Usulkan Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Berzakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X