Dorong UU Cipta Kerja Digugat Ke MK, Komisi X Minta Pegiat Pendidikan Percaya pada Hakim Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta pegiat pendidikan yang akan melakukan judicial review atau uji materi terkait pasal pendidikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja percaya pada hakim Mahkamah Konstitusi.

“Tentu saya berharap (pegiat pendidikan) memberikan ruang dalam hal ini kepada hakim konstitusi untuk menelaah terkait dengan adanya paragraf 12 pasal 65 itu,” ujar Syaiful Huda saat dihubungi Kompas.com, Selasa (3/11/2020).

Adapun, Pasal yang menuai protes dari pegiat pendidikan yakni Pasal 65. Pasal ini terdapat dalam Paragraf 12 yang mengatur pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 65 Ayat (1) berbunyi: "Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini".

Baca juga: UU Cipta Kerja, Komisi X Persilakan Pegiat Pendidikan Gugat ke MK

Dalam UU Cipta Kerja, perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Definisi itu dimuat dalam Pasal 1.

Huda mengatakan, regulasi atau undang-undang terkait pendidikan dalam perjalannya juga pernah melakukan pengujian materi dan mendapatkan kepastian hukumnya.

“Sudah pernah ada substansi yang hampir mirip, sudah pernah ada preseden hukumnya,” kata Huda.

Oleh karena itu, ia berharap pegiat pendidikan memberikan ruang dan mempercayakan uji materi tersebut di Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: UU Cipta Kerja Atur Perizinan untuk Sektor Pendidikan, Ini Paparannya

Kendati demikian, Huda mempersilakan pegiat pendidikan yang merasa keberatan adanya pasal pendidikan untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konsitusi.

"Karena undang-undang ini sudah resmi berlaku, saya atas nama Komisi X menyarankan (pegiat pendidikan) untuk menggunakan hak konstitusionalnya melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi," ucap Huda

"Artinya, semua stakeholder pendidikan yang keberatan kita mendorong untuk mengambil itu," lanjut dia.

Meskipun sudah mendapatkan protes dari berbagai elemen pendidikan, Huda mengatakan dirinya sudah menduga pasal pendidikan tetap muncul.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Ketua Komisi X: Wajah Pendidikan Belum Berubah

Sebab, setelah disahkan pada 5 Oktober 2020, sektor pendidikan tetap diatur dalam Undang-undang tersebut terkait perizinan pendidikan.

"Karena sejak paripurna sudah muncul pasal itu, artinya memang itu tetap pasti ada, karena enggak mungkin terkoreksi," ucap politisi PKB ini.

"Nah karena itu, sekali lagi, bagi semua pihak stakeholder pendidikan, seluruh elemen pendidikan, yang masih menolak atau keberatan dengan masih adanya pasal 65 paragraf 12 silakan ajukan JR," tutur dia.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani omnibus law Undang-undang (UU) Cipta Kerja pada Senin (2/11/2020).

Baca juga: Kemendikbud Klaim Tak Ada Klaster Pendidikan di UU Cipta Kerja

Beleid tersebut tercatat sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Draf UU Cipta Kerja tersebut telah diunggah di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan bisa diakses oleh publik.

Dengan demikian seluruh ketentuan dalam UU Cipta Kerja mulai berlaku sejak 2 November 2020.

Draf final omnibus law UU Cipta Kerja yang diunggah di situs resmi Kemensetneg berisi 1.187 halaman.