Megawati Marahi Kader PDI-P yang Duduk Saat Nyanyikan Lagu Indonesia Raya

Kompas.com - 28/10/2020, 18:47 WIB
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan pengarahan kepada pasangan calon Pilkada 2020, Rabu (2/9/2020). Dokumen DPP PDI-PKetua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan pengarahan kepada pasangan calon Pilkada 2020, Rabu (2/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memarahi kadernya yang duduk saat menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam acara peresmian 13 kantor partai dan satu patung Bung Karno di Kantor DPD PDI-P DI Yogyakarta.

Acara tersebut berlangsung secara daring pada Rabu (28/10/2020).

"Tadi saya lihat, sudah tahu ada upacara. Semua itu urusan dari Indonesia Raya, terus sampai ke mars sampai ke hymne, tak lihatin aduh anak buahku. Gitu saja kok belum mengerti, ada yang juga masih duduk," kata Megawati.

"Entar saya sebut loh, ini viral loo. Mau disebut? Enak saja duduk. Ketua umumnya berdiri loh. Gimana sih kalian ini. Disiplinnya ke mana? Ayo. Atau mau ngaku, siapa tadi yang duduk, tidak berdiri. Gimana sih!" lanjut Megawati dengan nada tinggi.

Baca juga: Paslon Pilkada Bangka Selatan Diserang Konten SARA, PDI-P Tempuh Jalur Hukum

Ia mengatakan, sebagai warga negara wajib untuk menghormati lagu kebangsaan dan simbol negara lainnya. Karena itu, ia meminta kader-kadernya tak mengulangi kesalahan tersebut.

"Siapa yang akan menghormati bendera kita, siapa yang akan menghormati ketua umum kita. Siapa yang akan menghormati merah putih, siapa yang akan menghormati Presiden kita," lanjut Megawati.

Adapun dalam acara tersebut, Megawati berpesan agar pembangunan gedung kantor partai sebagai harus terus dilaksanakan.

Sebab, partai politik bukan hanya hadir di masyarakat dalam wujud individu anggota, namun juga dengan fisik kantornya.

Baca juga: Megawati: Apa Sumbangsih Generasi Milenial, Masa Cuma Demo?

Megawati menginginkan kinerja PDI-P lebih baik lagi dengan memiliki aset kantor partai yang tersebar di seluruh Indonesia dan resmi terdaftar sebagai aset partai.

"Jadi saya minta bagi mereka yang belum bisa membangun kantor partai, segera usahakan. Saya tidak minta tidak ada target, tapi harus dilakukan," kata Megawati.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X