Kompas.com - 28/10/2020, 11:49 WIB
Kepala BPIP Yudian Wahyudi usai dilantik di Istana Negara, Jakarta KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMKepala BPIP Yudian Wahyudi usai dilantik di Istana Negara, Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyatakan peran kaum santri bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat besar.

Yudian mengatakan, peran santri ditunjukkan dengan perjuangan besarnya sejak sebelum Indonesia menemui kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

"Kaum santri berjuang jauh sejak sebelum kemerdekaan," ujar Yudian saat membuka seminar internasional bersama Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Rabu (28/10/2020).

Baca juga: BPIP Minta Masyarakat Melapor Apabila Temukan Gerakan Komunisme

Yudian menuturkan puncak dari gerakan kaum santri adalah lahirnya Resolusi Jihad yang diprakarsai tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Hasyim Asy'ari pada 1945.

Resolusi Jihad ini sebagai perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Yudian mengatakan pemerintah saat ini telah memberikan tempat bagi kaum santri dengan dicetusnya Hari Santri Nasional pada 22 Oktober.

"Bahwa sebetulnya santri itu adalah pahlawan dan ini sudah diakui oleh pemerintah melalui perpres yang terbitkan oleh Presiden Jokowi pada 2018," kata Yudian.

Baca juga: Memohon Pandemi Covid-19 Segera Berakhir, Santri di Banyumas Gelar Istigasah

Ia menambahkan, agama menjadi bagian penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Menurutnya, warga di seluruh wilayah NKRI saat ini merupakan masyarakat yang beragama.

"Semua wilayah yang sekarang menjadi NKRI adalah masyarakat yang bergama dengan berbagai macam keyakinannya," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

Nasional
Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

Nasional
Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Nasional
Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X