Kepala BPIP: Kaum Santri Berjuang Jauh Sebelum Kemerdekaan

Kompas.com - 28/10/2020, 11:49 WIB
Kepala BPIP Yudian Wahyudi usai dilantik di Istana Negara, Jakarta KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMKepala BPIP Yudian Wahyudi usai dilantik di Istana Negara, Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) Yudian Wahyudi menyatakan peran kaum santri bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI) sangat besar.

Yudian mengatakan, peran santri ditunjukkan dengan perjuangan besarnya sejak sebelum Indonesia menemui kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

"Kaum santri berjuang jauh sejak sebelum kemerdekaan," ujar Yudian saat membuka seminar internasional bersama Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Rabu (28/10/2020).

Baca juga: BPIP Minta Masyarakat Melapor Apabila Temukan Gerakan Komunisme

Yudian menuturkan puncak dari gerakan kaum santri adalah lahirnya Resolusi Jihad yang diprakarsai tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Hasyim Asy'ari pada 1945.

Resolusi Jihad ini sebagai perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Yudian mengatakan pemerintah saat ini telah memberikan tempat bagi kaum santri dengan dicetusnya Hari Santri Nasional pada 22 Oktober.

"Bahwa sebetulnya santri itu adalah pahlawan dan ini sudah diakui oleh pemerintah melalui perpres yang terbitkan oleh Presiden Jokowi pada 2018," kata Yudian.

Baca juga: Memohon Pandemi Covid-19 Segera Berakhir, Santri di Banyumas Gelar Istigasah

Ia menambahkan, agama menjadi bagian penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Menurutnya, warga di seluruh wilayah NKRI saat ini merupakan masyarakat yang beragama.

"Semua wilayah yang sekarang menjadi NKRI adalah masyarakat yang bergama dengan berbagai macam keyakinannya," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penerima Kartu Prakerja Total 5,9 Juta, Banyak yang Belum Dapat

Penerima Kartu Prakerja Total 5,9 Juta, Banyak yang Belum Dapat

Nasional
Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Nasional
Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X