Kompas.com - 01/10/2020, 18:47 WIB
Staff Khusus Dewan Pengarah BPIP, Romo Benny Susetyo di Gedung Kompas (Dok. KOMPAS/EKA PANGESTU TANDIO) Staff Khusus Dewan Pengarah BPIP, Romo Benny Susetyo di Gedung Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo meminta pihak yang mengetahui kebangkitan komunisme segera melaporkan kepada pihak berwajib.

Hal itu disebabkan larangan terhadap komunisme dan leninisme masih berlaku dalam sistem hukum Indonesia melalui TAP MPRS No. 25 Tahun 1966.

"Larangan-larangan komunisme jelas berlaku dalam Tap MPRS, maka jika ada harus diproses dalam ranah hukum," kata Benny dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2020).

Baca juga: SMRC: Mayoritas Percaya Kerja Sama Indonesia-China Murni Bisnis, Tak Terkait Komunisme

Ia pun meminta para elite politik bersikap dewasa dalam menyikapi isu-isu tentang radikalisme, terorisme dan komunisme yang masih berkembang.

Ia mengimbau semua elemen masyarakat tidak memperuncing perbedaan sejarah, melainkan berupaya perkuat ideologi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta NKRI untuk kemajuan bangsa.

"Ke depan dibutuhkan bangsa ini keluar dari masa lalu dan berani melakukan rekonsiliasi sesama anak bangsa," kata Benny.

"Semua perbedaan pendapat dan persepsi anak-anak bangsa telah menyepakati (Pancasila). Kemudian konsesus itu sifatnya final dan tidak surut dilekang waktu, ataupun menghadapi tantangan dan gangguan apapun," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 13 April: Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 42.782 Orang

UPDATE 13 April: Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 42.782 Orang

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Selama Ramadhan Tetap Siang Hari, Alternatifnya Malam Hari

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Selama Ramadhan Tetap Siang Hari, Alternatifnya Malam Hari

Nasional
KPK Pastikan Penggeledahan Terkait Kasus Suap Pajak di Kalsel Sesuai Aturan

KPK Pastikan Penggeledahan Terkait Kasus Suap Pajak di Kalsel Sesuai Aturan

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.577.526, Bertambah 5.702 Orang

UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.577.526, Bertambah 5.702 Orang

Nasional
Aburizal Bakrie Disuntik Vaksin Nusantara, Ini Alasannya...

Aburizal Bakrie Disuntik Vaksin Nusantara, Ini Alasannya...

Nasional
Rumah Achmad Soebardjo Dinilai Punya Nilai Penting dalam Sejarah Kemerdekaan

Rumah Achmad Soebardjo Dinilai Punya Nilai Penting dalam Sejarah Kemerdekaan

Nasional
Anggota DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Mereka Relawan Uji Klinis atau Bukan?

Anggota DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Mereka Relawan Uji Klinis atau Bukan?

Nasional
Vaksinasi Saat Ramadhan, Lansia dengan Komorbid Boleh Disuntik jika Tak Kambuh

Vaksinasi Saat Ramadhan, Lansia dengan Komorbid Boleh Disuntik jika Tak Kambuh

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 6 Terduga Teroris Terkait Aksi Bom di Makassar

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 6 Terduga Teroris Terkait Aksi Bom di Makassar

Nasional
Menakar Peluang Prabowo pada Pilpres 2024

Menakar Peluang Prabowo pada Pilpres 2024

Nasional
Rumah Achmad Soebardjo, Rekam Sejarah dan Perjuangan Diplomasi RI

Rumah Achmad Soebardjo, Rekam Sejarah dan Perjuangan Diplomasi RI

Nasional
Kasus Nurdin Abdullah, KPK Geledah Sebuah Rumah di Makassar

Kasus Nurdin Abdullah, KPK Geledah Sebuah Rumah di Makassar

Nasional
Kadiv Propam Minta Maaf ke Kapolri karena Makin Banyak Polisi Lakukan Pelanggaran

Kadiv Propam Minta Maaf ke Kapolri karena Makin Banyak Polisi Lakukan Pelanggaran

Nasional
Jokowi Terbitkan Keppres 7/2021, Cuti Bersama Tak Kurangi Hak Cuti Tahunan ASN

Jokowi Terbitkan Keppres 7/2021, Cuti Bersama Tak Kurangi Hak Cuti Tahunan ASN

Nasional
Mendagri Minta RKPD Kalimantan Utara Tahun 2022 Dorong Pemberdayaan SDM

Mendagri Minta RKPD Kalimantan Utara Tahun 2022 Dorong Pemberdayaan SDM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X