Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/08/2020, 13:19 WIB
Reygi Prabowo,
Sheila Respati

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi momentum untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila.

Terlebih, Pilkada tahun ini terasa berbeda karena Indonesia dan dunia sedang dilanda pandemi Covid-19.

Kondisi itu membuat penguatan nilai Pancasila sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak terpecah belah dan tetap bersatu dalam melewati masa-masa krisis ini.

Menurut Romo Benny, penguatan nilai Pancasila mempunyai pengaruh karena bisa menjaga persatuan, sesuai sila ke-3, Persatuan Indonesia.

Baca juga: Menurut Akademisi, BPIP Perlu Payung Hukum Setingkat UU

“Maka ketika Pilkada tidak diwarnai isu suku, agama, dan ras (SARA), kebencian, dan pembunuhan karakter, maka Pancasila itu menjadi nyata,” ujar Romo Benny di studio Kompas TV, Sabtu (1/8/2020).

Ia melanjutkan, sekarang isu pilkada adalah bagaimana para kepala daerah mampu menyelesaikan masalah covid-19.

Pernyataan Romo Benny tersebut sama dengan yang disampaikan Ketua Komisi II DPR-RI Ahmad Doli bahwa Pilkada harus mempunyai nilai-nilai persatuan dalam Pancasila.

“Pilkada dengan Pancasila. Pertama, kita harus melihat dari perspektif yang lebih besar dan normatif, bahwa kita harus mengambil hikmah pandemi ini untuk mengubah situasi tatanan yang ada,” kata Doli.

Oleh karena itu, dirinya mengajak semua pihak untuk menciptakan tatanan hidup baru dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila.

Baca juga: Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

“Hal ini sebetulnya bisa menjadi momentum untuk mengubah semua tata cara aspek kehidupan, seperti cara berkomunikasi, cara pandang, termasuk masalah ideologi,” sambung Doli.

Para calon kepala daerah juga harus mampu mengedepankan isu penanggulangan Covid-19 dalam narasi kampanye.

“Masyarakat kan bisa melihat apakah pemimpin itu bisa menawarkan solusi atau hanya menjual kebohongan dan kebencian. Sekarang masyarakat mencari pemimpin yang bisa mempunyai aplikasi jelas bahwa programnya mempunyai harapan,” kata Romo Benny.

Bila tidak mampu, sambung dia, calon kepala daerah kemungkinan tidak akan dipilih karena sekarang masalah Covid-19 sedang benar-benar dihadapi masyarakat.

Baca juga: Beda RUU BPIP dan RUU HIP, Jumlah Pasal hingga Definisi Pancasila

Sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Romo Benny, Ahmad Doli mengatakan bahwa jika masih ada calon kepala daerah yang mengangkat isu SARA, maka masyarakat tidak akan menggubrisnya.

“Isu SARA kan bukan merupakan cerminan pancasilais. Inilah momentumnya kita menjadi seorang yang pancasilais,” ujar Doli.

Selanjutnya, Doli mengatakan, Pilkada harus dipahami sebagai alat dan bagian dari kontestasi demokrasi di Indonesia untuk mencapai suatu tujuan besar, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

“Mari gunakan Pilkada dengan baik dan jangan sampai merusak tujuan utamanya,” imbuh dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com