Kompas.com - 22/10/2020, 15:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai perlu mengusut kasus kekerasan yang terjadi di Papua hingga ke tahap persidangan dan mengadili pelakunya lewat pengadilan sipil.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Adriana Elisabeth menilai, hal itu perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kasus kekerasan yang berkepanjangan di Papua.

"Pengadilannya jangan pengadilan militer kalau memang betul-betul bisa dibuktikan pelakunya adalah TNI. Harus melalui pengadilan sipil, harus transparan prosesnya," ujar Adriana kepada Kompas.com, Kamis (22/10/2020).

Selain itu, proses penanganan kasus-kasus tersebut harus dipublikasikan dan diserahkan kepada pihak korban yang telah menunggu.

Baca juga: Pemerintah Percepat Optimalisasi Penyaluran Bansos di Papua dan Papua Barat

Di samping pengusutan kasus, pemerintah dinilai juga perlu melakukan langkah-langkah pemulihan korban.

Menurutnya, banyak aspek kehidupan masyarakat yang terdampak akibat terjadinya konflik. Misalnya, terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan maupun pendidikan.

Kelanjutan kehidupan sehari-hari masyarakat yang terdampak juga dipertanyakan, seperti mereka yang mengungsi. Ada pula masyarakat yang mengalami trauma.

Adriana menilai, pemerintah masih melupakan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak.

"Mungkin pendekatannya memang terlalu parsial ya selama ini. Jadi kalau konflik bersenjata, kirim pasukan. Kalau masalah infrastruktur, kirim ini. Tapi yang korban dari konflik itu sendiri enggak pernah ada yang tolong," tutur dia.

Baca juga: Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Menurutnya, kasus kekerasan di Papua yang marak terjadi belakangan ini memiliki sejarah panjang.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dasco: Rapimnas Gerindra Berjalan Gembira, Tak Ada Dinamika

Dasco: Rapimnas Gerindra Berjalan Gembira, Tak Ada Dinamika

Nasional
Empat Parpol Akan Daftar ke KPU Besok, Ada Partai Pelita

Empat Parpol Akan Daftar ke KPU Besok, Ada Partai Pelita

Nasional
3 Peristiwa yang Buat Motif Sambo Bunuh Brigadir J karena Masalah 'Martabat' Meragukan

3 Peristiwa yang Buat Motif Sambo Bunuh Brigadir J karena Masalah "Martabat" Meragukan

Nasional
Bertambah Satu, Jemaah Haji Wafat Kini Total Jadi 89 Orang

Bertambah Satu, Jemaah Haji Wafat Kini Total Jadi 89 Orang

Nasional
Jokowi Belum Putuskan Nama Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Jokowi Belum Putuskan Nama Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Nasional
Komandan Paspampres Pastikan Anggotanya yang Pukul Warga Solo Bakal Disanksi

Komandan Paspampres Pastikan Anggotanya yang Pukul Warga Solo Bakal Disanksi

Nasional
Hari Ini, 2.430 Jemaah Haji dari 6 Debarkasi Pulang ke Indonesia

Hari Ini, 2.430 Jemaah Haji dari 6 Debarkasi Pulang ke Indonesia

Nasional
Gibran Marah Anggota Paspampres Pukul Warga Solo, Komandan Paspampres Minta Maaf

Gibran Marah Anggota Paspampres Pukul Warga Solo, Komandan Paspampres Minta Maaf

Nasional
Sidang Tahunan 2022, Ornamen Batik Kawung Akan Hiasi Lobby Gedung Parlemen

Sidang Tahunan 2022, Ornamen Batik Kawung Akan Hiasi Lobby Gedung Parlemen

Nasional
Sidang Tahunan 2022 Digelar Kapasitas 100 Persen, Para Tamu Wajib PCR

Sidang Tahunan 2022 Digelar Kapasitas 100 Persen, Para Tamu Wajib PCR

Nasional
Partai Ummat Daftar Pemilu 2024, Amien Rais Ingin Sadarkan Anak Bangsa

Partai Ummat Daftar Pemilu 2024, Amien Rais Ingin Sadarkan Anak Bangsa

Nasional
Jokowi Diskusi 2,5 Jam dengan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Bahas soal Krisis

Jokowi Diskusi 2,5 Jam dengan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Bahas soal Krisis

Nasional
Soal Pendamping Prabowo, Gerindra Persilakan PKB Usulkan Nama Cawapres

Soal Pendamping Prabowo, Gerindra Persilakan PKB Usulkan Nama Cawapres

Nasional
Disebut Restui Prabowo dan Ganjar Maju Pilpres, Jokowi: Masa Saya Bilang Jangan

Disebut Restui Prabowo dan Ganjar Maju Pilpres, Jokowi: Masa Saya Bilang Jangan

Nasional
Kapolri Diminta Evaluasi Terbuka Usai Bubarkan Satgassus Merah Putih

Kapolri Diminta Evaluasi Terbuka Usai Bubarkan Satgassus Merah Putih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.