Marak Kasus Kekerasan di Papua, Ini Saran Bagi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai perlu mengusut kasus kekerasan yang terjadi di Papua hingga ke tahap persidangan dan mengadili pelakunya lewat pengadilan sipil.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Adriana Elisabeth menilai, hal itu perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kasus kekerasan yang berkepanjangan di Papua.

"Pengadilannya jangan pengadilan militer kalau memang betul-betul bisa dibuktikan pelakunya adalah TNI. Harus melalui pengadilan sipil, harus transparan prosesnya," ujar Adriana kepada Kompas.com, Kamis (22/10/2020).

Selain itu, proses penanganan kasus-kasus tersebut harus dipublikasikan dan diserahkan kepada pihak korban yang telah menunggu.

Baca juga: Pemerintah Percepat Optimalisasi Penyaluran Bansos di Papua dan Papua Barat

Di samping pengusutan kasus, pemerintah dinilai juga perlu melakukan langkah-langkah pemulihan korban.

Menurutnya, banyak aspek kehidupan masyarakat yang terdampak akibat terjadinya konflik. Misalnya, terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan maupun pendidikan.

Kelanjutan kehidupan sehari-hari masyarakat yang terdampak juga dipertanyakan, seperti mereka yang mengungsi. Ada pula masyarakat yang mengalami trauma.

Adriana menilai, pemerintah masih melupakan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak.

"Mungkin pendekatannya memang terlalu parsial ya selama ini. Jadi kalau konflik bersenjata, kirim pasukan. Kalau masalah infrastruktur, kirim ini. Tapi yang korban dari konflik itu sendiri enggak pernah ada yang tolong," tutur dia.

Baca juga: Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Menurutnya, kasus kekerasan di Papua yang marak terjadi belakangan ini memiliki sejarah panjang.

Ia menilai, sumber-sumber kekerasan hingga konflik terus terjadi juga perlu ditelusuri dan ditangani oleh pemerintah.

Adriana mengungkapkan, penanganan terhadap masalah non-ekonomi di Papua sebenarnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua.

Akan tetapi, ia menilai hal tersebut tidak digunakan untuk mengatasi masalah yang menjadi sumber maraknya kasus kekerasan.

"Itu ada dalam UU Otsus mengenai pengadilan HAM dan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Itu sebenarnya bagian untuk mengatasi persoalan non-ekonomi," ucap dia.

Terakhir, pemerintah diminta membuka ruang dialog untuk membahas penyelesaian isu HAM.

Baca juga: Menag Ajak Santri Pesantren Sejahterakan Tanah Papua