Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah kabar masyarakat Papua menginginkan TNI-Polri agar segera angkat kaki dari Bumi Cendrawasih.

"Keliru kalau orang Papua meminta agar aparat TNI-Polri ditarik dari Papua. Yang minta minta itu KKB (Kelompol Kriminal Bersenjata)," ujar Mahfud dalam konferensi pers, Rabu (21/10/2020).

Menurutnya, masyarakat Papua membutuhkan perlindungan dari negara, dalam hal ini oleh TNI dan Polri.

Sehingga, banyak aparat TNI dan Polri yang diperbantukan dari daerah lain untuk menjaga situasi di Papua. 

Ini mengingat luasnya wilayah Papua.

Baca juga: TGPF: Belum Ada Saksi Mata Penembakan Pendeta Yeremia

Lebih lanjut ia juga mengatakan, kehadiran aparat di daerah yang belakangan ini sudah diisi aparat juga tak lepas dari permintaan masyarakat Papua itu sendiri.

"Kalau rakyat sendiri justru minta agar ada perlindungan yang bisa mengamankan mereka," kata dia.

Ketegangan antara TNI dan KKB sempat terjadi di Intan Jaya, Papua, pertengahan September 2020.

Akibat ketegangan tersebut, enam orang tewas, dua di antaranya merupakan prajurit TNI Polri.

Baca juga: Kalla Janji Bantu Pemerintah Selesaikan Konflik di Papua melalui Diplomasi Damai

Pemerintah telah menerjunkan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas penembakan dan kekerasan tersebut.

Investigasi hanya mengarah pada empat kasus, yakni tewasnya seorang warga sipil bernama Badawi dan penembakan yang menewaskan prajurit TNI Serka Sahlan pada Kamis (17/9/2020).

Kemudian kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani dan prajurit TNI bernama Pratu Dwi Akbar dan pada Sabtu (19/9/2020).

Diketahui, Pratu Dwi Akbar tewas usai terlibat kontak tembak dengan kelompok sipil bersenjata pada Sabtu (19/9/2020).

Temuan TGPF menunjukkan adanya dugaan keterlibatan aparat dalam pembunuhan Pendeta Yeremia.