Pemerintah Percepat Optimalisasi Penyaluran Bansos di Papua dan Papua Barat

Kompas.com - 22/10/2020, 10:38 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020). Dok. Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berupaya memastikan bantuan sosial ( bansos) berupa embako atau bantuan pangan non tunai (BPNT) di Provinsi Papua dan Papua Barat tersalurkan secara maksimal.

Selama ini penyaluran belum maksimal karena beberapa faktor, mulai dari kondisi data sebagian kabupaten/kota belum divalidasi, kondisi geografis yang sulit dijangkau, hingga masalah infrastruktur sinyal yang lemah dan daerah blankspot.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, pemerintah terus berupaya mempercepat proses penyaluran program sembako.

"Kita tahu masyarakat Papua di timur sana sangat menunggu langkah konkret kita. Mereka yang tidak memperoleh akses ini yang justru harus diperhatikan," ujar Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Menurut Muhadjir, langkah yang harus dilakukan untuk mempercepat dan mengoptimalkan penyaluran program sembako yakni dengan perubahan mekanisme penyaluran.

Ia mengatakan, sejak September 2019 seluruh kabapaten/kota di Indonesia sudah menyalurkan BPNT (sekarang program sembako) secara non tunai melalui e-warong yang direkrut himpunan bank-bank negara (Himbara), melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Namun demikian, sebagian bantuan tidak dapat disalurkan karena beberapa kondisi di Papua dan Papua Barat.

Untuk itu, perlu dilakukan perubahan mekanisme penyaluran dari non tunai melalui Himbara menjadi penyaluran tunai melalui PT Pos Indonesia.

Baca juga: Menko PMK: Bantuan Sembako Akan Diantar Langsung ke KPM di Sejumlah Daerah di Papua dan Papua Barat

PT Pos bertanggungjawab mendistribusikan sembako kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Kemudian, perbaikan data penerima manfaat yang ada di dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Nasional
Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Nasional
Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X