Kompas.com - 22/10/2020, 15:44 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyidin Junaidi mengusulkan Presiden Joko Widodo menunda pelaksanaan Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Hal itu disampaikan Muhyidin sebagai alternatif jika Jokowi enggan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

"Itulah maka dibutuhkan sikap kenegarawanan seorang pemimpin. Dia bukan hanya presiden, dia harus bersikap negarawan. Kalau memang ditolak oleh rakyat ya harus cari jalan keluar," kata Muhyidin kepada Kompas.com, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Politisi PDI-P: UU Cipta Kerja Bicara soal Kemajuan, tapi DPR Gagal Komunikasikan ke Masyarakat

"Seperti dia (Jokowi) bilang tak mau mengeluarkan Perppu ya sudah tunda saja pelaksanaannya. Itu kan ada solusi. Sehingga tidak menimbulkan pro kontra yang lebih luas di masyarakat," lanjut Muhyidin.

Ia menambahkan gelombang protes UU Cipta Kerja dari buruh dan mahasiwa yang tak kunjung selesai akan menghadirkan situasi sosial yang tak kondusif.

Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat.

Ia pun meminta Jokowi tak buru-buru membuat peraturan turunan dari UU Cipta Kerja berupa Peraturan Pemerintah (PP) karena dikhawatirkan akan makin memperkuat ketentuan UU tersebut yang ditolak masyarakat.

"Peraturan turunan bukan solusi terbaik. Dia kan tidak bisa melebihi kewenangan undang-undang. Kalau memang di atasnya tidak boleh di bawahnya juga tidak boleh. Tidak mungkin di atasnya tidak boleh di bawahnya boleh, itu kan kontradiktif," tutur Muhyidin.

"Ya sudah kita cari win win solutionnya yang terbaik kaya gimana. Misalkan penerapannya (UU Cipta Kerja) ditunda. Kita kan banyak cara," lanjut dia.

Baca juga: Luhut: Sayalah yang Mencetuskan Omnbus Law UU Cipta Kerja

Sebelumnya MUI menyatakan sikap menolak UU Cipta Kerja. Tak berselang lama, Presiden Jokowi mengutus Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk menyerahkan naskah final UU Cipta Kerja sekaligus memperbincangkannya dengan Muhyidin. 

Muhyidin pun menyatakan MUI tetap tegas sesuai pendiriannya yakni menolak UU Cipta Kerja jika di dalam naskah final masih ada pasal-pasal yang merugikan masyarakat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Datangkan Orangtua, Cara Timsus Bikin Bharada E Ungkap Fakta Penembakan Brigadir J

Datangkan Orangtua, Cara Timsus Bikin Bharada E Ungkap Fakta Penembakan Brigadir J

Nasional
Peneliti UGM: KPK Tertinggal dari Kejaksaan Terkait Penindakan

Peneliti UGM: KPK Tertinggal dari Kejaksaan Terkait Penindakan

Nasional
Mahfud kepada Keluarga Brigadir J: Mohon Bersabar dan Percaya Penegak Hukum

Mahfud kepada Keluarga Brigadir J: Mohon Bersabar dan Percaya Penegak Hukum

Nasional
Golkar, PPP, PAN, dan PSI Daftar ke KPU Jadi Calon Peserta Pemilu Hari Ini

Golkar, PPP, PAN, dan PSI Daftar ke KPU Jadi Calon Peserta Pemilu Hari Ini

Nasional
Cerita Ketua RT Ikut Polisi Geledah Rumah yang Ditempati Brigadir J...

Cerita Ketua RT Ikut Polisi Geledah Rumah yang Ditempati Brigadir J...

Nasional
4 Kali Ultimatum Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Brigadir J

4 Kali Ultimatum Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Harap Bisa Periksa Ferdy Sambo meski Berstatus Tersangka

Komnas HAM Harap Bisa Periksa Ferdy Sambo meski Berstatus Tersangka

Nasional
Mahfud Sebut Motif Sambo Bunuh Brigadir J Sensitif, Hanya Boleh Didengar Orang Dewasa

Mahfud Sebut Motif Sambo Bunuh Brigadir J Sensitif, Hanya Boleh Didengar Orang Dewasa

Nasional
Jejak Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J: Dinonaktifkan dari Kadiv Propam, Dicopot, lalu Jadi Tersangka

Jejak Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J: Dinonaktifkan dari Kadiv Propam, Dicopot, lalu Jadi Tersangka

Nasional
[POPULER NASIONAL] Irjen Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J | Kompolnas Tanggapi Isu soal Jadi 'Jubir' Polri

[POPULER NASIONAL] Irjen Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J | Kompolnas Tanggapi Isu soal Jadi "Jubir" Polri

Nasional
Polisi Angkut 1 Boks Kontainer Usai Geledah Rumah Sambo

Polisi Angkut 1 Boks Kontainer Usai Geledah Rumah Sambo

Nasional
Pengacara Minta Polisi Tetap Usut Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Istri Sambo

Pengacara Minta Polisi Tetap Usut Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Istri Sambo

Nasional
Wacana Alihkan Penumpukan Perwira TNI ke Kementerian Bukan Solusi

Wacana Alihkan Penumpukan Perwira TNI ke Kementerian Bukan Solusi

Nasional
Skenario Ferdy Sambo yang Berujung Ancaman Hukuman Mati Sang Jenderal...

Skenario Ferdy Sambo yang Berujung Ancaman Hukuman Mati Sang Jenderal...

Nasional
Usul Perwira TNI Masuk Kementerian Bisa Ganggu Profesionalisme Militer

Usul Perwira TNI Masuk Kementerian Bisa Ganggu Profesionalisme Militer

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.