Waketum MUI Minta Jokowi Tunda Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Kompas.com - 22/10/2020, 15:44 WIB
Massa dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di jalan Medan Merdeka Barat tepatnya depan Gedung Sapta Pesona mengarah ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020). Mereka menuntut pengesahan UU Cipta Kerja itu yang tidak mengakomodir usulan dari mitra perusahaan, Undang-undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan sangat mendegradasi hak-hak dasar buruh serta mendesak soal kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan dan besaran pesangon diturunkan. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGMassa dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di jalan Medan Merdeka Barat tepatnya depan Gedung Sapta Pesona mengarah ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020). Mereka menuntut pengesahan UU Cipta Kerja itu yang tidak mengakomodir usulan dari mitra perusahaan, Undang-undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan sangat mendegradasi hak-hak dasar buruh serta mendesak soal kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan dan besaran pesangon diturunkan.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ( MUI) Muhyidin Junaidi mengusulkan Presiden Joko Widodo menunda pelaksanaan Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Hal itu disampaikan Muhyidin sebagai alternatif jika Jokowi enggan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

"Itulah maka dibutuhkan sikap kenegarawanan seorang pemimpin. Dia bukan hanya presiden, dia harus bersikap negarawan. Kalau memang ditolak oleh rakyat ya harus cari jalan keluar," kata Muhyidin kepada Kompas.com, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Politisi PDI-P: UU Cipta Kerja Bicara soal Kemajuan, tapi DPR Gagal Komunikasikan ke Masyarakat

"Seperti dia (Jokowi) bilang tak mau mengeluarkan Perppu ya sudah tunda saja pelaksanaannya. Itu kan ada solusi. Sehingga tidak menimbulkan pro kontra yang lebih luas di masyarakat," lanjut Muhyidin.

Ia menambahkan gelombang protes UU Cipta Kerja dari buruh dan mahasiwa yang tak kunjung selesai akan menghadirkan situasi sosial yang tak kondusif.

Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat.

Ia pun meminta Jokowi tak buru-buru membuat peraturan turunan dari UU Cipta Kerja berupa Peraturan Pemerintah (PP) karena dikhawatirkan akan makin memperkuat ketentuan UU tersebut yang ditolak masyarakat.

"Peraturan turunan bukan solusi terbaik. Dia kan tidak bisa melebihi kewenangan undang-undang. Kalau memang di atasnya tidak boleh di bawahnya juga tidak boleh. Tidak mungkin di atasnya tidak boleh di bawahnya boleh, itu kan kontradiktif," tutur Muhyidin.

"Ya sudah kita cari win win solutionnya yang terbaik kaya gimana. Misalkan penerapannya (UU Cipta Kerja) ditunda. Kita kan banyak cara," lanjut dia.

Baca juga: Luhut: Sayalah yang Mencetuskan Omnbus Law UU Cipta Kerja

Sebelumnya MUI menyatakan sikap menolak UU Cipta Kerja. Tak berselang lama, Presiden Jokowi mengutus Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk menyerahkan naskah final UU Cipta Kerja sekaligus memperbincangkannya dengan Muhyidin. 

Muhyidin pun menyatakan MUI tetap tegas sesuai pendiriannya yakni menolak UU Cipta Kerja jika di dalam naskah final masih ada pasal-pasal yang merugikan masyarakat.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

Nasional
Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Nasional
Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Nasional
Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Nasional
Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Nasional
Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Nasional
UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

Nasional
UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

Nasional
Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Nasional
Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Nasional
KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X