Marak Kasus Kekerasan di Papua, Ini Saran Bagi Pemerintah

Dialog tersebut dapat dilakukan secara informal atau dalam format simposium atau konferensi.

Akan tetapi, Adriana menekankan agar penyelenggaraannya melibatkan semua pihak.

"Dialog itu harus melibatkan semua elemen, termasuk yang mau merdeka, itu penting, tapi bukan minta merdeka. Kalau minta merdeka, pemerintah coret," kata Adriana.

Ia berpandangan, persoalan kekerasan di wilayah Papua tidak akan selesai apabila tak ada upaya penyelesaian yang berkelanjutan.

Adapun kasus yang belum lama ini terjadi dan menjadi perhatian publik adalah penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Baca juga: Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pemerintah kemudian membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut kasus tersebut.

TGPF juga menyelidiki kasus warga sipil bernama Badawi, prajurit TNI Serka Sahlan, dan Pratu Dwi Akbar. Seluruh kasus terjadi di Intan Jaya pada pertengahan September 2020.

Salah satu temuan TGPF dalam kasus penembakan Pendeta Yeremia adalah dugaan adanya keterlibatan aparat dalam peristiwa tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pun meminta Polri dan Kejaksaan mengusut kasus tersebut tanpa pandang bulu.