Setahun Nadiem Jadi Mendikbud, Ketua Komisi X: Zonasi PPDB Belum Baik

Kompas.com - 21/10/2020, 17:48 WIB
Menteri Kependidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan pidato dalam rangka memeringati Hari Kesaktian Pancasila lewat siaran langsung TVRI dan kanal YouTube Kemendikbud RI pada Rabu (30/9/2020). DOK. KEMENDIKBUD RIMenteri Kependidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan pidato dalam rangka memeringati Hari Kesaktian Pancasila lewat siaran langsung TVRI dan kanal YouTube Kemendikbud RI pada Rabu (30/9/2020).
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai, satu tahun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) dipimpin Nadiem Makarim belum optimal dalam sistem penerimaan murid baru.

Menurut dia, pelaksanaan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru ( PPDB) yang lebih fleksibel ternyata belum terimplementasi baik di lapangan.

Huda mengatakan, PPDB 2020/2021 ternyata memunculkan banyak masalah yang memicu protes para wali murid.

"Perbedaan tafsir terhadap Permendikbud Nomor 44/2019 tentang PPDB oleh beberapa pemerintah provinsi (pemprov) menjadi salah satu penyebabnya," ujar Syaiful Huda dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (21/10/2020).

"Fakta ini menunjukkan kurangnya soliditas komunikasi antara Kemendikbud dan Dinas Pendidikan masing-masing provinsi," kata dia.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Ketua Komisi X: Wajah Pendidikan Belum Berubah

Kejadian tersebut, menurut Huda, dapat menjadi bahan evaluasi Kemendikbud agar hal serupa tidak terjadi di tahun berikutnya.

"Kami berharap ini diantisipasi sejak dini, sehingga PPBD tahun depan tak akan kisruh lagi," ucap dia.

Selain itu, Komisi X juga menilai belum banyak perubahan yang dilakukan Kemendikbud.

Huda mengatakan, Kemendikbud masih berjibaku dalam melakukan mitigasi krisis akademik maupun mitigasi kirisis ekonomi bidang pendidikan akibat pandemi Covid-19.

"Mas Menteri dan jajarannya tampaknya masih berjibaku mengatasi dampak Covid-19 di bidang pendidikan yang memang memunculkan banyak persoalan," ujar dia.

Baca juga: Nadiem Makarim Sebut PPDB Zonasi sebagai Silent Revolution

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X