Setahun Nadiem Jadi Mendikbud, Ketua Komisi X: Zonasi PPDB Belum Baik

Kompas.com - 21/10/2020, 17:48 WIB
Menteri Kependidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan pidato dalam rangka memeringati Hari Kesaktian Pancasila lewat siaran langsung TVRI dan kanal YouTube Kemendikbud RI pada Rabu (30/9/2020). DOK. KEMENDIKBUD RIMenteri Kependidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan pidato dalam rangka memeringati Hari Kesaktian Pancasila lewat siaran langsung TVRI dan kanal YouTube Kemendikbud RI pada Rabu (30/9/2020).
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai, satu tahun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) dipimpin Nadiem Makarim belum optimal dalam sistem penerimaan murid baru.

Menurut dia, pelaksanaan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru ( PPDB) yang lebih fleksibel ternyata belum terimplementasi baik di lapangan.

Huda mengatakan, PPDB 2020/2021 ternyata memunculkan banyak masalah yang memicu protes para wali murid.

"Perbedaan tafsir terhadap Permendikbud Nomor 44/2019 tentang PPDB oleh beberapa pemerintah provinsi (pemprov) menjadi salah satu penyebabnya," ujar Syaiful Huda dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (21/10/2020).

"Fakta ini menunjukkan kurangnya soliditas komunikasi antara Kemendikbud dan Dinas Pendidikan masing-masing provinsi," kata dia.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Ketua Komisi X: Wajah Pendidikan Belum Berubah

Kejadian tersebut, menurut Huda, dapat menjadi bahan evaluasi Kemendikbud agar hal serupa tidak terjadi di tahun berikutnya.

"Kami berharap ini diantisipasi sejak dini, sehingga PPBD tahun depan tak akan kisruh lagi," ucap dia.

Selain itu, Komisi X juga menilai belum banyak perubahan yang dilakukan Kemendikbud.

Huda mengatakan, Kemendikbud masih berjibaku dalam melakukan mitigasi krisis akademik maupun mitigasi kirisis ekonomi bidang pendidikan akibat pandemi Covid-19.

"Mas Menteri dan jajarannya tampaknya masih berjibaku mengatasi dampak Covid-19 di bidang pendidikan yang memang memunculkan banyak persoalan," ujar dia.

Baca juga: Nadiem Makarim Sebut PPDB Zonasi sebagai Silent Revolution

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Nasional
KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

Nasional
Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Nasional
Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Nasional
Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Nasional
Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Nasional
Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Nasional
Soal Massa yang Geruduk Rumah Ibu Mahfud, Eks Kepala BIN: Jangan Sekali-kali Demo di Depan Rumah

Soal Massa yang Geruduk Rumah Ibu Mahfud, Eks Kepala BIN: Jangan Sekali-kali Demo di Depan Rumah

Nasional
Dugaan Kekerasan Aparat Saat Demo UU Cipta Kerja, Polri: Tidak Ada Laporan

Dugaan Kekerasan Aparat Saat Demo UU Cipta Kerja, Polri: Tidak Ada Laporan

Nasional
Bareskrim Polri Tahan Maaher At-Thuwailibi untuk 20 Hari ke Depan

Bareskrim Polri Tahan Maaher At-Thuwailibi untuk 20 Hari ke Depan

Nasional
Ditangkap KPK, Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Kontraktor

Ditangkap KPK, Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Kontraktor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X