Nadiem Makarim Sebut PPDB Zonasi sebagai "Silent Revolution"

Kompas.com - 29/07/2020, 11:05 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim saat meninjau persiapan SMAN 4 Kota Sukabumi untuk pembelajaran tatap muka di Sekolah, Rabu (08/07/2020). Dok. Disdik JabarMenteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim saat meninjau persiapan SMAN 4 Kota Sukabumi untuk pembelajaran tatap muka di Sekolah, Rabu (08/07/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebut Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) yang menggunakan sistem zonasi sebagai bentuk revolusi senyap atau silent revolution.

Pasalnya, kata Nadiem, dengan PPDB zonasi maka anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu kini bisa masuk ke sekolah-sekolah negeri.

"Ini suatu revolusi yang silent yang sedang terjadi di mana-mana, tiba-tiba rakyat termiskin kita masuk sekolah negeri, pertama kali, dan itu buat saya luar biasa," kata Nadiem dalam webinar bertajuk "Menjaga Integritas Dalam Implementasi Kebijakan PPDB" yang disiarkan di akun YouTube KPK, Rabu (29/7/2020).

Baca juga: Mengenal Organisasi Penggerak, Program Menteri Nadiem yang Tuai Polemik

Menurut Nadiem, PPDB secara zonasi tersebut menghilangkan diskriminasi yang terjadi selama ini di mana murid-murid sekolah negeri didominasi oleh murid-murid yang berasal dari kelompok ekonomi tinggi.

Penyebabnya, murid-murid dari kelompok tersebut mempunyai akses mengikuti bimbingan belajar sehingga memperoleh nilai ujian nasional yang tinggi dan memudahkan mereka masuk ke sekolah negeri.

"Karena UN digunakan sebagai tes seleksi masuk SMP dan SMA, korelasi antara angka UN tinggi dan berapa jam menerima bimbel atau private tutory itu luar biasa besarnya," ujar Nadiem.

Baca juga: Program Nadiem Digoyang: Dari Wanti-wanti Cak Imin hingga Evaluasi


Nadiem menambahkan, berdasarkan data Programme for International Student Assessment (PISA), tingkat sosioekonomi murid-murid sekolah swasta pun lebih rendah dari murid-murid sekolah negeri.

"Seharusnya secara prinsip undang-undang dasar kita dan prinsip kenegaraan kita, sekolah negeri itu seharusnya untuk yang paling membutuhkan secara sosioekonomi, itu kan prinsip keadilan sosial, itu harusnya dijunjung tinggi," kata Nadiem.

Kendati demikian, Nadiem mengingatkan bahwa murid-murid yang berprestasi tetap mendapat kesempatan untuk masuk ke skolah yang mereka inginkan dengan kuota 30 persen bagi murid-murid yang masuk lewat jalur prestasi.

Baca juga: KPK: Nilai Integritas dalam PPDB Harus Tetap Dijaga



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X