Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kompas.com - 26/09/2020, 08:20 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan tanggapan tentang rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pembelajaran Jarak Jauh dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Rapat kerja tersebut  membahas tentang laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019, proses hibah hak paten merdeka belajar serta kebijakan sekolah yang berada dalam zona hijau COVID-19. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan tanggapan tentang rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pembelajaran Jarak Jauh dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Rapat kerja tersebut membahas tentang laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019, proses hibah hak paten merdeka belajar serta kebijakan sekolah yang berada dalam zona hijau COVID-19. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai, berbagai regulasi terkait penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional masih tetap relevan sampai saat ini, sehingga tidak perlu dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja.

Namun, Komisi X sedang menyiapkan panitia kerja (panja) peta jalan pendidikan untuk merevisi beberapa aturan Kemendikbud di bawah Nadiem Makarim agar sesuai dengan perkembangan situasi nasional maupun global.

Panja peta jalan pendidikan kita bentuk tahun sidang ini, ini akan menjadi panja untuk menampung berbagai gagasan, ide, terkait dengan persiapan revisi undang-undang sisdiknas,” kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/9/2020).

Baca juga: Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

“Panja ini akan menggali, meminta masukan, menampung berbagai aspirasi menyangkut juga terkait dengan perbaikan-perbaikan pendidikan kita di masa yang akan datang,” kata dia.

Huda mengatakan, pembentukan panja juga terkait masalah-masalah pendidikan yang menjadi permasalahan publik, termasuk kebijakan Kemendikbud. 

“Terkait kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan Mas Nadiem selama ini yang belum dianggap tuntas oleh publik, soal merdeka belajar yang masih dianggap oleh publik masih mengidap berbagai masalah terkait dengan filosofi pendidikan kita kira-kira begitu,” ujar Huda.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Panja ini untuk menuntaskan platform peta jalan merdeka belajar yang dibikin oleh Mas Nadiem,” kata dia.

Contoh lain, terkait isu penyederhanaan kurikulum. Menurut Huda, panja akan mengawal bagaimana bentuk penyederhanaan tersebut.

“Secara substansi yang kita anggap relevan dan perlu didorong masuk kedalam pasal-pasal revisi undang-undang sisdiknas nanti akan kita dorong kesana,” ucap Huda.

Baca juga: Mendikbud Nadiem Apresiasi Operator Seluler Beri Subsidi Kuota Gratis

Politisi PKB ini berharap pekan depan panja sudah dapat bekerja menginventarisasi hal-hal yang dianggap penting dan mendesak.

“Kita akan lakukan rapat internal untuk menginventarisir dan memastikan beberapa isu yang mendesak, kita akan cicil isu-isu yang lagi hangat di publik yang perlu kita sikapi menyangkut tentang pendidikan kita ini,” tutur Huda.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Nasional
Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Nasional
Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Nasional
Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Nasional
Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Nasional
Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X