Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kompas.com - 26/09/2020, 08:20 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan tanggapan tentang rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pembelajaran Jarak Jauh dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Rapat kerja tersebut  membahas tentang laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019, proses hibah hak paten merdeka belajar serta kebijakan sekolah yang berada dalam zona hijau COVID-19. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan tanggapan tentang rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pembelajaran Jarak Jauh dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Rapat kerja tersebut membahas tentang laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019, proses hibah hak paten merdeka belajar serta kebijakan sekolah yang berada dalam zona hijau COVID-19. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai, berbagai regulasi terkait penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional masih tetap relevan sampai saat ini, sehingga tidak perlu dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja.

Namun, Komisi X sedang menyiapkan panitia kerja ( panja) peta jalan pendidikan untuk merevisi beberapa aturan Kemendikbud di bawah Nadiem Makarim agar sesuai dengan perkembangan situasi nasional maupun global.

Panja peta jalan pendidikan kita bentuk tahun sidang ini, ini akan menjadi panja untuk menampung berbagai gagasan, ide, terkait dengan persiapan revisi undang-undang sisdiknas,” kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/9/2020).

Baca juga: Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

“Panja ini akan menggali, meminta masukan, menampung berbagai aspirasi menyangkut juga terkait dengan perbaikan-perbaikan pendidikan kita di masa yang akan datang,” kata dia.

Huda mengatakan, pembentukan panja juga terkait masalah-masalah pendidikan yang menjadi permasalahan publik, termasuk kebijakan Kemendikbud. 

“Terkait kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan Mas Nadiem selama ini yang belum dianggap tuntas oleh publik, soal merdeka belajar yang masih dianggap oleh publik masih mengidap berbagai masalah terkait dengan filosofi pendidikan kita kira-kira begitu,” ujar Huda.

“Panja ini untuk menuntaskan platform peta jalan merdeka belajar yang dibikin oleh Mas Nadiem,” kata dia.

Contoh lain, terkait isu penyederhanaan kurikulum. Menurut Huda, panja akan mengawal bagaimana bentuk penyederhanaan tersebut.

“Secara substansi yang kita anggap relevan dan perlu didorong masuk kedalam pasal-pasal revisi undang-undang sisdiknas nanti akan kita dorong kesana,” ucap Huda.

Baca juga: Mendikbud Nadiem Apresiasi Operator Seluler Beri Subsidi Kuota Gratis

Politisi PKB ini berharap pekan depan panja sudah dapat bekerja menginventarisasi hal-hal yang dianggap penting dan mendesak.

“Kita akan lakukan rapat internal untuk menginventarisir dan memastikan beberapa isu yang mendesak, kita akan cicil isu-isu yang lagi hangat di publik yang perlu kita sikapi menyangkut tentang pendidikan kita ini,” tutur Huda.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jusuf Kalla: Musuem Nabi Muhammad SAW Akan Jadi Ikon Baru Jakarta

Jusuf Kalla: Musuem Nabi Muhammad SAW Akan Jadi Ikon Baru Jakarta

Nasional
113 Oknum Polisi Dipecat Sepanjang 2020, Mayoritas Terjerat Kasus Narkoba

113 Oknum Polisi Dipecat Sepanjang 2020, Mayoritas Terjerat Kasus Narkoba

Nasional
Menko PMK Sebut Ketimpangan Distribusi Dokter Jadi Tantangan Terbesar Kesehatan Nasional

Menko PMK Sebut Ketimpangan Distribusi Dokter Jadi Tantangan Terbesar Kesehatan Nasional

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 1.668 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Polandia dan Portugal

UPDATE 25 Oktober: 1.668 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Polandia dan Portugal

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 2.497 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 25 Oktober: 2.497 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Menko PMK Akui Rokok Penghasil Devisa Tertinggi, tetapi Sebabkan Kerugian Kesehatan yang Besar

Menko PMK Akui Rokok Penghasil Devisa Tertinggi, tetapi Sebabkan Kerugian Kesehatan yang Besar

Nasional
Tingkatkan Kesejahteraan Warga Desa, Kemendes Luncurkan Program JPS

Tingkatkan Kesejahteraan Warga Desa, Kemendes Luncurkan Program JPS

Nasional
Ini Topik yang Dibicarakan Prabowo Saat Bertemu Menhan Turki

Ini Topik yang Dibicarakan Prabowo Saat Bertemu Menhan Turki

Nasional
Menko PMK: Rokok Salah Satu Penghambat Pembangunan Manusia di Indonesia

Menko PMK: Rokok Salah Satu Penghambat Pembangunan Manusia di Indonesia

Nasional
Jadi Tersangka karena Diduga Hina NU, Gus Nur Ditahan 20 Hari

Jadi Tersangka karena Diduga Hina NU, Gus Nur Ditahan 20 Hari

Nasional
Pandemi Covid-19 dan Apresiasi untuk Dokter pada Hari Dokter Nasional...

Pandemi Covid-19 dan Apresiasi untuk Dokter pada Hari Dokter Nasional...

Nasional
Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

Nasional
Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Nasional
Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X