Kompas.com - 26/09/2020, 08:20 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai, berbagai regulasi terkait penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional masih tetap relevan sampai saat ini, sehingga tidak perlu dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja.

Namun, Komisi X sedang menyiapkan panitia kerja (panja) peta jalan pendidikan untuk merevisi beberapa aturan Kemendikbud di bawah Nadiem Makarim agar sesuai dengan perkembangan situasi nasional maupun global.

Panja peta jalan pendidikan kita bentuk tahun sidang ini, ini akan menjadi panja untuk menampung berbagai gagasan, ide, terkait dengan persiapan revisi undang-undang sisdiknas,” kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/9/2020).

Baca juga: Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

“Panja ini akan menggali, meminta masukan, menampung berbagai aspirasi menyangkut juga terkait dengan perbaikan-perbaikan pendidikan kita di masa yang akan datang,” kata dia.

Huda mengatakan, pembentukan panja juga terkait masalah-masalah pendidikan yang menjadi permasalahan publik, termasuk kebijakan Kemendikbud. 

“Terkait kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan Mas Nadiem selama ini yang belum dianggap tuntas oleh publik, soal merdeka belajar yang masih dianggap oleh publik masih mengidap berbagai masalah terkait dengan filosofi pendidikan kita kira-kira begitu,” ujar Huda.

“Panja ini untuk menuntaskan platform peta jalan merdeka belajar yang dibikin oleh Mas Nadiem,” kata dia.

Contoh lain, terkait isu penyederhanaan kurikulum. Menurut Huda, panja akan mengawal bagaimana bentuk penyederhanaan tersebut.

“Secara substansi yang kita anggap relevan dan perlu didorong masuk kedalam pasal-pasal revisi undang-undang sisdiknas nanti akan kita dorong kesana,” ucap Huda.

Baca juga: Mendikbud Nadiem Apresiasi Operator Seluler Beri Subsidi Kuota Gratis

Politisi PKB ini berharap pekan depan panja sudah dapat bekerja menginventarisasi hal-hal yang dianggap penting dan mendesak.

“Kita akan lakukan rapat internal untuk menginventarisir dan memastikan beberapa isu yang mendesak, kita akan cicil isu-isu yang lagi hangat di publik yang perlu kita sikapi menyangkut tentang pendidikan kita ini,” tutur Huda.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi dan Mendagri Digugat ke PTUN terkait Pengangkatan Pj Kepala Daerah, Kemendagri Buka Suara

Jokowi dan Mendagri Digugat ke PTUN terkait Pengangkatan Pj Kepala Daerah, Kemendagri Buka Suara

Nasional
Bharada E Ungkap Momen Sandiwara Ferdy Sambo Usai Habisi Brigadir J

Bharada E Ungkap Momen Sandiwara Ferdy Sambo Usai Habisi Brigadir J

Nasional
Permendagri soal Teknis Pengangkatan Pj Kepala Daerah Disebut Sedang Difinalisasi

Permendagri soal Teknis Pengangkatan Pj Kepala Daerah Disebut Sedang Difinalisasi

Nasional
Titah Jenderal Andika Perkasa ke Yudo Margono yang Segera Jadi Panglima TNI

Titah Jenderal Andika Perkasa ke Yudo Margono yang Segera Jadi Panglima TNI

Nasional
Pemilihan Panglima TNI, ISDS: Ke Depannya Pendekatan ke Parpol Tidak Usah

Pemilihan Panglima TNI, ISDS: Ke Depannya Pendekatan ke Parpol Tidak Usah

Nasional
Menkes Targetkan Vaksinasi Polio di Aceh Rampung 7 Hari

Menkes Targetkan Vaksinasi Polio di Aceh Rampung 7 Hari

Nasional
Sidang Arif Rachman, Jaksa Hadirkan Anggota Timsus dan Wakaden C Biro Paminal

Sidang Arif Rachman, Jaksa Hadirkan Anggota Timsus dan Wakaden C Biro Paminal

Nasional
Kedekatan dengan Andika Perkasa Dinilai Permudah Yudo Margono Bangun Soliditas di Internal TNI

Kedekatan dengan Andika Perkasa Dinilai Permudah Yudo Margono Bangun Soliditas di Internal TNI

Nasional
Jokowi Sebut Salah Satu Fokus APBN 2023 untuk Membangun IKN

Jokowi Sebut Salah Satu Fokus APBN 2023 untuk Membangun IKN

Nasional
Digugat 4 Parpol ke PTUN, KPU Yakin Sudah Kerja Objektif dalam Verifikasi Administrasi

Digugat 4 Parpol ke PTUN, KPU Yakin Sudah Kerja Objektif dalam Verifikasi Administrasi

Nasional
Setelah Yudo Margono, KSAD Dudung dan Pangkostrad Maruli Dinilai Berpotensi Jadi Panglima TNI

Setelah Yudo Margono, KSAD Dudung dan Pangkostrad Maruli Dinilai Berpotensi Jadi Panglima TNI

Nasional
Air Mata Ibunda Yoshua

Air Mata Ibunda Yoshua

Nasional
Tak Lolos Verifikasi Administrasi, PRIMA Gugat KPU ke PTUN

Tak Lolos Verifikasi Administrasi, PRIMA Gugat KPU ke PTUN

Nasional
Hakim Soroti CCTV yang Perlihatkan Kodir ART Ferdy Sambo Mondar-mandir Usai Penembakan Brigadir J

Hakim Soroti CCTV yang Perlihatkan Kodir ART Ferdy Sambo Mondar-mandir Usai Penembakan Brigadir J

Nasional
4 Rekomendasi LPSK Terkait Kasus Mas Bechi, Anak Kiai yang Cabuli Santriwati di Jombang

4 Rekomendasi LPSK Terkait Kasus Mas Bechi, Anak Kiai yang Cabuli Santriwati di Jombang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.