Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 seperti Malaysia

Kompas.com - 21/10/2020, 17:11 WIB
Komisioner KPU Ilham Saputra di Gedung KPU, Jakarta Pusat. Kamis (16/5/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comKomisioner KPU Ilham Saputra di Gedung KPU, Jakarta Pusat. Kamis (16/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Ilham Saputra menyebutkan, pihaknya tengah menyiapkan langkah preventif untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 akibat Pilkada 2020.

Ia berharap pergelaran Pilkada 2020 tak akan menyebabkan peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia seperti yang terjadi di Malaysia, pasca-pemilu negara bagian Sabah.

"Kita sedang melakukan langkah-langkah preventif agar kejadian di Malaysia itu tidak terjadi kepada kita," kata Ilham dalam diskusi daring, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Pilkada Diharapkan Menghasilkan Pemimpin yang Wakili Rakyat, Bukan Parpol

Langkah preventif yang dimaksud Ilham yakni pengaturan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada hari pemungutan suara Pilkada 2020.

Ilham mengatakan, melalui simulasi pencoblosan yang KPU gelar beberapa kali, pihaknya telah menemukan format protokol kesehatan yang tepat.

Misalnya, untuk mencegah terjadinya kerumunan di tempat pemungutan suara (TPS), pemilih akan diatur jam kedatangannya ke TPS.

Pengaturan jam kedatangan itu akan diinformasikan melalui formulir C6 atau surat pemberitahuan memilih.

Selain itu, pemilih yang datang ke TPS juga akan diwajibkan mengenakan masker. Petugas akan menyediakan masker untuk diberikan kepada mereka yang tak memakai masker.

Baca juga: Penjelasan Dubes RI soal Keberhasilan Pemilu Korsel di Tengah Pandemi

Sebelum masuk ke TPS, pemilih akan dicek suhu tubuhnya dan dipastikan tidak bersuhu tubuh lebih dari 37,3 derajat celsius.

Pemilih bersuhu sama dengan atau lebih dari 37,3 derajat celsius akan diarahkan ke bilik suara transparan yang terpisah dari TPS.

Mekanisme pemisahan pemilih bersuhu tubuh tinggi ini, kata Ilham, diadopsi KPU dari pemilu di Korea Selatan beberapa waktu lalu.

"Sebetulnya kami mengambil atau mengadopsi beberapa ketentuan yang ada di Korea Selatan," ujarnya.

Baca juga: Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Tempat cuci tangan juga akan disiapkan di pintu masuk dan keluar TPS. Selain itu, pemilih akan diberi sarung tangan plastik sekali pakai untuk digunakan selama berada di TPS.

"Kemarin terkait dengan kendala sarung tangan sekali pakai, bagi teman-teman tunanetra atau disabilitas netra itu sudah terfasilitasi. Mereka tidak ada masalah dengan sarung tangan tersebut ketika mereka membaca huruf Braille," kata Ilham.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Nasional
Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Polri Tolak Laporan soal Kunjungan Jokowi ke NTT yang Picu Kerumunan

Polri Tolak Laporan soal Kunjungan Jokowi ke NTT yang Picu Kerumunan

Nasional
Muhaimin Iskandar Sebut Kontribusi Masyarakat Adat Nyata, Pengesahan UU Harus Diperjuangkan

Muhaimin Iskandar Sebut Kontribusi Masyarakat Adat Nyata, Pengesahan UU Harus Diperjuangkan

Nasional
UPDATE 25 Februari: 157.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Februari: 157.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 35.518 Kasus Kematian akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 35.518 Kasus Kematian akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Februari: 853.745 Tenaga Kesehatan Sudah Divaksinasi Dosis Kedua, 1.461.920 Dosis Pertama

UPDATE 25 Februari: 853.745 Tenaga Kesehatan Sudah Divaksinasi Dosis Kedua, 1.461.920 Dosis Pertama

Nasional
ICJR Minta Vaksinasi Covid-19 Diprioritaskan di Lapas dan Rutan Padat

ICJR Minta Vaksinasi Covid-19 Diprioritaskan di Lapas dan Rutan Padat

Nasional
UPDATE 25 Februari: Tambah 8.686 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.121.411

UPDATE 25 Februari: Tambah 8.686 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.121.411

Nasional
KSPI: Aturan Turunan UU Cipta Kerja Bentuk Perbudakan Modern

KSPI: Aturan Turunan UU Cipta Kerja Bentuk Perbudakan Modern

Nasional
Kompolnas Minta Polri Cek Kesehatan Jasmani-Rohani Anggota yang Pegang Senjata Api

Kompolnas Minta Polri Cek Kesehatan Jasmani-Rohani Anggota yang Pegang Senjata Api

Nasional
UPDATE: Tambah 8.493, Kini Ada 1.314.634 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Tambah 8.493, Kini Ada 1.314.634 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kompolnas Dorong Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Dipidana dengan Pasal Berlapis

Kompolnas Dorong Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Dipidana dengan Pasal Berlapis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X