Kompas.com - 21/10/2020, 10:55 WIB
Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga (tengah) bersama Madam Suga Mariko (kedua kanan) melambaikan tangan setibanya di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (20/10/2020). Lawatan kenegaraan tersebut dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral antar-kedua negara. ANTARA FOTO/HO/SETPRES-KRISPerdana Menteri Jepang Yoshihide Suga (tengah) bersama Madam Suga Mariko (kedua kanan) melambaikan tangan setibanya di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (20/10/2020). Lawatan kenegaraan tersebut dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral antar-kedua negara.
|
Editor Bayu Galih

Kesepakatan bilateral

Dalam pertemuan bilateral antara PM Suga dan Presiden Jokowi, sejumlah kesepakatan bilateral diteken.

Pertama, Jepang akan memberi pinjaman ke Indonesia untuk membantu mengatasi pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Suga dalam konferensi pers bersama Presiden Joko Widodo usai pertemuan bilateral di Istana Bogor, Selasa (20/10/2020).

"Dengan mempertimbangkan dampak penyebaran Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, pada kesempatan ini Jepang telah menetapkan pemberian pinjaman sebagai bantuan fiskal sebesar 50 miliar Yen untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana Indonesia," kata Suga.

Jika dirupiahkan, maka pinjaman yang akan diberikan Jepang mencapai Rp 6,95 triliun.

Baca juga: Bertemu Jokowi, PM Jepang Sepakat Beri Pinjaman Rp 6,9 Triliun ke RI

Selain memberikan bantuan berupa pinjaman uang, Jepang juga mendorong kerjasama terhadap lembaga pengkajian kesehatan di Indonesia melalui pemberian barang dan peralatan medis.

Tak hanya itu, kedua negara juga sudah menyepakati pembukaan perjalanan, namun terbatas untuk perjalanan bisnis dengan syarat yang ketat.

Sementara Presiden Jokowi menyatakan, Jepang sejak awal menjadi mitra strategis bagi Indonesia dalam penanganan Covid-19. Hal itu salah satunya terlihat dari evakuasi 69 WNI anak buah kapal Diamond Princes di Yokohama.

"Saya menyambut baik telah ditandatangani memorandum kerjasama kesehatan antara Indonesia dan Jepang pada 19 Oktober lalu," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi dan PM Jepang Sepakat Buka Perjalanan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

Kedua, Jepang dan Indonesia sepakat membuka kembali perjalanan bisnis di tengah pandemi Covid-19.

"Saya dan Perdana Menteri Suga telah sepakat mengenai pentingnya pembentukan travel corridor arrangement bagi bisnis esensial," kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers bersama PM Suga.

Jokowi menyebutkan, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menlu Jepang akan membahas secara detail soal pembukaan perjalanan bisnis bagi kedua negara ini.

Pembahasan detail kerja sama ini ditargetkan selesai dalam satu bulan.

PM Suga yang berbicara setelah Jokowi juga menegaskan kesepakatan tersebut. Ia menyebut, pembukaan perjalanan antar-dua negara ini juga akan berlaku untuk tenaga medis.

"Kami memastikan untuk memulai kembali perjalanan antara kedua negara bagi pebisnis, termasuk perawat dan care giver," ujar Suga.

Baca juga: Mahasiswa Unjuk Rasa di Istana Bogor Jelang Kedatangan PM Jepang

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Nasional
Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Nasional
Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Nasional
Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X