Anggota Komisi III DPR: Anggaran Mobil Dinas Baru Diusulkan KPK

Kompas.com - 16/10/2020, 21:37 WIB
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Dimyati Natakusumah DOK. Humas DPR RIAnggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Dimyati Natakusumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Dimyati Natakusumah mengatakan, anggaran pengadaan mobil dinas baru bagi para pimpinan, dewan pengawas, dan pejabat struktural di lingkungan KPK merupakan usulan lembaga tersebut dalam rencana anggaran 2021 yang diajukan ke Komisi III DPR.

"Kalau menurut saya itu usulan KPK karena tidak mungkin Komisi III DPR tiba-tiba menyetujui. Karena ada pagu indikatif, pagu anggaran, dan pagu alokasi (anggaran), itu usulan masing-masing (kementerian/lembaga)," kata Dimyati di Jakarta, Jumat (16/10/2020).

Dia menilai, pejabat negara dan pejabat institusi harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk untuk mobilitasnya.

Baca juga: Soal Mobil Dinas Pimpinan KPK, Laode Ingatkan Nilai Independensi dan Kesederhanaan

 

Dimyati tidak mempermasalahkan pemberian mobil dinas bagi para pimpinan, dewan pengawas, dan pejabat struktural di lingkungan KPK.

"Kalau mereka mau tugas lalu harus pinjam kiri-kanan, sewa kanan-kiri, nanti mobilnya bermasalah dan ujungnya akan dipermasalahkan publik," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dimyati menilai, kalau komisioner maupun Dewan Pengawas KPK pada akhirnya tidak mau menggunakan anggaran pembelian mobil dinas baru, anggarannya akan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2021.

Artinya, ada perubahan anggaran di tahun tersebut.

Menurut dia, kalau KPK tidak mau menggunakan alokasi anggaran tersebut maka tidak perlu digunakan.

Namun, ia menyarankan agar anggaran itu digunakan saja karena yang terpenting sesuai prosedur.

Pihak KPK telah membenarkan DPR RI telah menyetujui anggaran pengadaan mobil dinas.

"Dalam anggaran KPK 2021, informasi yang kami terima benar telah ada persetujuan DPR terkait anggaran pengadaan mobil dinas jabatan untuk pimpinan, dewas, dan pejabat struktural di lingkungan KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Baca juga: Rencana Mobil Dinas bagi Pimpinan KPK, BW: Perbuatan Tercela jika Diterima

Berdasarkan informasi, anggaran untuk mobil dinas Ketua KPK Firli Bahuri senilai Rp1,45 miliar. Sementara itu, empat Wakil Ketua KPK masing-masing Rp1 miliar.

Namun, kata dia, mengenai besaran rincian anggaran untuk pengadaan mobil dinas itu saat ini belum final.

"Masih dalam pembahasan terutama terkait detil rincian pagu anggaran untuk masing-masing unit mobil dinas jabatan tersebut," ujar Ali.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

Nasional
Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

Nasional
Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

Nasional
Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

Nasional
Mal Boleh Buka Terbatas di Wilayah PPKM Level 3 Jawa-Bali

Mal Boleh Buka Terbatas di Wilayah PPKM Level 3 Jawa-Bali

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Tranportasi Umum Konvensional dan Online Kapasitas Angkut 50 Persen

PPKM Level 4 Diperpanjang, Tranportasi Umum Konvensional dan Online Kapasitas Angkut 50 Persen

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi: Angka Kematian Harus Ditekan Maksimal

PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi: Angka Kematian Harus Ditekan Maksimal

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Ajak Masyarakat Bersatu Lawan Covid-19

PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Ajak Masyarakat Bersatu Lawan Covid-19

Nasional
Jokowi Imbau Masyarakat Waspadai Varian Virus Corona yang Lebih Menular

Jokowi Imbau Masyarakat Waspadai Varian Virus Corona yang Lebih Menular

Nasional
 Jokowi Minta Menterinya Bagikan Vitamin hingga Suplemen ke Masyarakat secara Maksimal

Jokowi Minta Menterinya Bagikan Vitamin hingga Suplemen ke Masyarakat secara Maksimal

Nasional
PPKM Diperpanjang, Pemerintah Berikan Bantuan untuk Masyarakat dan Usaha Mikro Kecil

PPKM Diperpanjang, Pemerintah Berikan Bantuan untuk Masyarakat dan Usaha Mikro Kecil

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tetap Berhati-hati Sikapi Perbaikan Pengendalian Covid-19

Jokowi Minta Masyarakat Tetap Berhati-hati Sikapi Perbaikan Pengendalian Covid-19

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Waktu Pengunjung di Warung Makan Maksimal 20 Menit

PPKM Level 4 Diperpanjang, Waktu Pengunjung di Warung Makan Maksimal 20 Menit

Nasional
Jokowi: Pasar Rakyat Boleh Buka asal Penerapan Protokol Kesehatan Ketat

Jokowi: Pasar Rakyat Boleh Buka asal Penerapan Protokol Kesehatan Ketat

Nasional
PPKM Diperpanjang: Toko Kelontong, Laundry, Outlet Voucher, hingga Pangkas Rambut Boleh Buka

PPKM Diperpanjang: Toko Kelontong, Laundry, Outlet Voucher, hingga Pangkas Rambut Boleh Buka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X